PALU – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menginisiasi pertemuan perbankan 2023, di salah satu hotel, di Kota Palu, baru-baru ini.
Kegiatan bertema “Strategi Kebijakan dan Perkembangan Digitalisasi Sistem Pembayaran di Sulawesi Tengah” itu diharapkan menjadi tonggak semangat baru dalam menghadapi tantangan sektor keuangan di tahun 2023.
Selain Kepala KPw BI Sulteng, Dwiyanto Cahyo Sumirat, turut menjadi narasumber kegiatan itu Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulteng, serta dihadiri peserta seluruh pimpinan bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kota Palu.
Kepala KPw BI Sulteng, Dwiyanto Cahyo Sumirat, mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk mengapresiasi pencapaian yang telah dilakukan di tahun sebelumnya, antara lain pengguna QRIS yang berdasarkan data November 2022 telah mencapai 83.053 pengguna atau 105,13% dari target 79.000 pengguna.
“Selain itu juga ada peningkatan jumlah merchant mencapai 138.886 di Sulteng. serta berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di semester-ll 2022 bahwa 14 TP2DD di tingkat provinsi, kota dan kabupaten berhasil mempertahankan status digital melalui implementasi digitalisasi pada transaksi Pemda,” tuturnya.
Tak hanya itu, lanjut Anto, sapaan akrabnya, kegiatan tersebut sebagai upaya bersama dalam pencapaian target di 2023, khususnya dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran yang menjadi salah satu tugas dan mandat Bank Indonesia.
Dalam menjalankan mandat dari sisi kelancaran sistem pembayaran yang memiliki tagline CeMuMuAH (cepat, mudah, murah, aman dan handal) tersebut, kata dia, tentunya Bank Indonesia membutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dan industri, antara lain pemerintah, OJK, perbankan, Financial Technology (Fintech) dan e-commerce.
“Perlu adanya sinergitas dan keselarasan perkembangan inovasi dan teknologi sistem pembayaran dari sektor keuangan, yang diiringi oleh tingkat keamanan untuk menjaga stabilitas pada ekosistem sistem pembayaran di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah,” katanya.
Sementara itu, Deputi Kepala KPw BI Sulteng, Gusri Wantoro, menuturkan tiga strategi perluasan ekosistem sistem pembayaran digital yang akan dilakukan di 2023. Tiga strategi yang dimaksud adalah ekspansi melalui perluasan target pada user base yang tinggi, semisal ke komunitas dan perluasan program S.I.A.P QRIS serta mendukung program pemerintah misalnya GBBI, PZDD, digitalisasi bansos dan tansportasi.
“Selanjutnya strategi sosialisasi dan edukasi dengan melakukan intensifikasi edukasi dan penguatan kampanye melalui kolaborasi dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Sulawesi Tengah. Misalnya melalui gerakan transaksi 1 rupiah,” kata Gusri.
Strategi ketiga adalah pemberian penghargaan. Hal ini, kata dia, sebagai upaya menambah intensitas transaksi dan pengguna baru QRIS, serta mengajak PJSP untuk memberikan promo dan insentif bagi nasabah yang bertransaksi menggunakan QRIS.
“Selain itu, BPR juga diharapkan dapat mendukung program digitalisasi sistem pembayaran dengan menyediakan QRIS khusus BPR yang digunakan oleh nasabah BPR. Misalnya dalam pembayaran angsuran kredit atau transaksi lain yang memungkinkan menggunakan QRIS,” ujarnya.
Kepala Kantor OJK Provinsi Sulteng, Triono Raharjo, mengatakan, berdasarkan survei nasional terkait literasi dan Inklusi Keuangan 2022, tingkat literasi masyarakat di Sulawesi Tengah mencapai 56,36% atau berada di peringkat ke-7 nasional, namun tingkat inklusi keuangannya masih rendah dari nasional yaitu sebesar 78,44% dari 85,10%.
“Hal tersebut menggambarkan kondisi peluang dari penerapan strategi perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Sulawesi Tengah masih sangat besar,” katanya. RIFAY
