PALU – Pihak DPRD Kota Palu berkunjung ke Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar, Sulawesi Selatan, belum lama ini.

“Focus belajar adalah menggali secara detail mengenai implementasi Pengarustamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran Pemkot Makassar yang sangat berkorelasi dengan peran DPRD sebagai media koneksi kepada konstituen, baik dari segi pembangunan  infrastruktur maupun pembangunan manusianya,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, di Palu, Kamis (12/03).

Tentunya, lanjut dia, kesenjangan gender menjadi analisis utama sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, kemudian disusun dalam bentuk Gender Budjet Statement (GBS) yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Menurutnya, kepentingan GBS adalah memastikan program dan kebijakan yang disusun berdasarkan pada fakta real relasi sosial antara laki-laki dan perempuan baik dalam segi akses, kontrol, partisipasi dan manfaat.

“Contoh affirmasi kebijakan Kota Makassar saat ini telah mampu memfungsikan rumah aman sebagai tempat pembinaan bagi anak yang berahadapan dengan hukum melalui jaringan tim terpadu,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Kota Makassar dipilih sebagai daerah sasaran belajar karena kebijakan inovasi daerahnya yang berbasis pada isu gender telah mendapatkan penghargaan madya pratama.

Selain itu, kata dia, hal menarik lainnya dari study komparasi DPRD di Makassar adalah bagaimana hubungan kerja sama antara dinas terkait dengan DPRD.

Selain Mutmainnah, tim DPRD Palu yang ikut berkunjung ke Makassar adalah Farden Saino, Sucipto, Rizky Harianti Ramadani, Abdul Fatah dan Imam Dharmawan. (MELDA)