PALU, MAL – Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan berinisial YR (20) yang diduga terjadi di sebuah panti asuhan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, belum menunjukkan kejelasan setelah enam bulan dilaporkan ke kepolisian. Kuasa hukum korban mendesak Polresta Palu memberikan kepastian mengenai perkembangan dan status penanganan perkara tersebut.

Kasus itu dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/592/V/2026/SPKT/POLRESTA PALU/POLDA SULTENG pada Mei 2026. Namun, hingga 19 November 2026, kuasa hukum korban mengaku belum memperoleh informasi memadai mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.

Kuasa hukum korban, Rukly Chahyadi, mempertanyakan sejauh mana proses hukum telah berjalan, termasuk pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta kepastian apakah perkara tersebut telah melalui gelar perkara dan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

“Kami menghormati proses hukum dan kewenangan penyidik. Namun, enam bulan bukan waktu yang singkat. Korban berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan laporannya serta kepastian atas proses hukum yang sedang berjalan,” tegas Rukly.

Menurut Rukly, penanganan dugaan kekerasan seksual harus dilakukan secara serius, profesional, dan transparan dengan mengedepankan perspektif perlindungan korban. Kondisi psikologis korban juga perlu menjadi perhatian agar proses hukum tidak menambah beban bagi perempuan yang sedang memperjuangkan hak dan keadilan.

Pihaknya berharap Polresta Palu segera memberikan penjelasan resmi mengenai status perkara, langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik, serta rencana tindak lanjut penanganannya.

Sementara itu, penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palu, Fery, mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi telah dilakukan. Namun, penyidik masih membutuhkan keterangan dua saksi yang berada di Kabupaten Buol, salah satunya berinisial E yang dinilai mengetahui langsung peristiwa tersebut.

Menurut Fery, keterangan E diperlukan untuk memperjelas perbedaan keterangan antara korban dan terduga pelaku berinisial F. Ia menyebut F tidak mengakui adanya persetubuhan, tetapi mengakui melakukan tindakan pencabulan berupa memegang korban.

Fery mengatakan, penyidik telah dua kali melayangkan surat panggilan kepada E melalui korban. Namun, hingga kini saksi tersebut belum memenuhi panggilan pemeriksaan.

Ia menjelaskan, gelar perkara baru dapat dilakukan setelah keterangan E diperoleh. Penyidik menilai keterangan tersebut diperlukan untuk melengkapi pendalaman perkara sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Terkait hasil pemeriksaan medis, Fery menyebut visum terhadap korban tidak menemukan luka robek baru. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kondisi yang mengarah pada luka lama.

Selain itu, Fery mengatakan korban telah dua kali tidak memenuhi jadwal pemeriksaan psikologis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan alasan sakit.**