PALU, MAL — Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Palu menggelar kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Kamis (19/11).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya menjaga tata kelola administrasi yang efektif dan akuntabel.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Palu, Eka Komalasari, menyampaikan apresiasi kepada DKP Kota Palu atas penyelenggaraan kegiatan yang tertib dan sesuai prosedur.
Menurut Eka, pemusnahan arsip bukan sekadar membuang dokumen lama, melainkan aspek krusial dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Arsip dianggap sebagai memori kolektif pemerintah sekaligus bukti akuntabilitas kinerja yang harus dikelola dengan cermat.
Asisten menjelaskan, tidak semua arsip harus disimpan selamanya. Arsip yang telah habis masa retensinya, tidak lagi memiliki nilai guna, atau tidak memiliki nilai sejarah, perlu dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga efisiensi dan relevansi.
Penumpukan arsip yang tidak terkendali dapat membebani ruang penyimpanan serta anggaran daerah. Selain itu, keberadaan arsip tidak bernilai guna justru menyulitkan proses pencarian arsip penting yang masih aktif dan memiliki nilai strategis bagi pemerintahan.
“Pemusnahan arsip juga merupakan amanat undang-undang. Ini adalah wujud kepatuhan kita terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta peraturan turunannya,” kata Eka Komalasari, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Palu.
Eka menegaskan bahwa pelaksanaan pemusnahan arsip harus berpedoman pada tiga prinsip utama, yakni tertib hukum, tertib fisik, dan tertib aset. Ketiga prinsip ini menjadi landasan untuk memastikan proses yang transparan dan bertanggung jawab.
Prinsip tertib hukum mengharuskan setiap proses pemusnahan dilakukan sesuai prosedur. Ini meliputi kelengkapan Daftar Usul Musnah, persetujuan dari pihak berwenang, serta Berita Acara yang sah sebagai bentuk legalitas. Sementara itu, tertib fisik memastikan arsip dimusnahkan secara total agar informasi di dalamnya tidak dapat disalahgunakan.
Adapun tertib aset merupakan upaya menjaga dan mengamankan arsip yang masih memiliki nilai sejarah maupun nilai guna permanen sebagai aset daerah. Hal ini penting agar warisan informasi berharga tetap terlindungi bagi generasi mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Asisten Eka juga berpesan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu. Ia meminta agar arsip tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Eka mengajak seluruh OPD untuk membudayakan tertib arsip sejak proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan, termasuk pemusnahan arsip sesuai ketentuan. DKP Kota Palu juga diharapkan dapat terus menjalankan fungsi pembinaan secara aktif dengan memberikan pendampingan.
“Dengan pengelolaan arsip yang baik, kita sedang menyelamatkan sejarah Kota Palu sekaligus mempertanggungjawabkan kinerja kita kepada masyarakat dan generasi mendatang,” tambah Eka Komalasari.
Dalam kegiatan Pemusnahan Arsip Palu tersebut, tercatat sebanyak 8.962 berkas arsip dimusnahkan. Arsip-arsip ini berasal dari delapan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang telah habis masa retensinya.
Rinciannya, Sekretariat Daerah Kota Palu Bagian Hukum memusnahkan 579 berkas. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebanyak 3.021 berkas, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 3.098 berkas.
Kemudian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memusnahkan 714 berkas. Dinas Pariwisata 235 berkas, RSUD Anutapura Kota Palu 103 berkas, Kecamatan Mantikulore 252 berkas, dan Kecamatan Palu Barat sebanyak 960 berkas. ***
