PALU, MAL — Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri, mendesak pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk serius menanggapi temuan Trend Asia.
Laporan tersebut menyebutkan, 96 persen lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Sulteng tumpang tindih dengan zona rawan bencana, sebuah fakta yang memerlukan evaluasi mendalam terhadap aktivitas IUP nikel Sulteng guna memastikan keselamatan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
Muhammad Safri menilai, temuan persentase tinggi IUP nikel Sulteng di wilayah rawan bencana harus menjadi perhatian utama. Ia menekankan perlunya memastikan setiap kegiatan pertambangan telah memperhitungkan risiko dan tidak mengabaikan keselamatan warga.
“Kalau benar sebagian besar wilayah IUP nikel di Sulteng berada di zona rawan bencana, ini harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu memastikan setiap aktivitas pertambangan telah memperhitungkan risiko dan tidak mengabaikan keselamatan masyarakat,” kata Safri di Palu, Senin (19/10/2026).
Pentingnya evaluasi lokasi tambang menjadi poin krusial. Penilaian ini harus mencakup pencocokan peta konsesi dengan data kerawanan bencana, tutupan hutan, daerah aliran sungai (DAS), dan persebaran permukiman penduduk. Kondisi geologi Sulteng, dengan sejumlah sesar aktif seperti Sesar Palu-Koro, Sesar Sausu, dan Sesar Palolo, juga wajib diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan fasilitas pertambangan.
Meskipun demikian, Safri menegaskan bahwa keberadaan sesar aktif tidak secara otomatis berarti kegiatan pertambangan menyebabkan gempa bumi. Fokus utama adalah bagaimana potensi bahaya geologi diperhitungkan dalam pengelolaan operasi tambang nikel agar risiko terhadap masyarakat tidak semakin besar.
Untuk mendukung upaya pencegahan, Safri meminta pemerintah dan instansi teknis meninjau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), sistem pengelolaan air, pengendalian erosi, pelaksanaan reklamasi, serta kesiapan perusahaan menghadapi keadaan darurat di area IUP nikel Sulteng.
Evaluasi tersebut juga harus diikuti dengan pengawasan ketat terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan. Jika ditemukan pelanggaran terkait zona rawan bencana, penindakan tegas harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan instansi terkait.
“Jangan sampai kita baru sibuk mengevaluasi setelah bencana terjadi. Pencegahan harus dilakukan sejak awal, mulai dari penilaian lokasi, pengawasan lingkungan, sampai memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya,” ujarnya.
Safri mengakui peran investasi pertambangan dalam mendorong perekonomian Sulteng. Namun, manfaat ekonomi ini tidak boleh mengabaikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Investasi IUP nikel Sulteng harus seimbang dengan aspek sosial dan lingkungan.
“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan hasil produksi. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat terlindungi dan lingkungan tidak dikorbankan. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas,” pungkas Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng itu.
