PARIMO , MAL — Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mengawal penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp22,6 miliar yang hingga kini belum dibayarkan oleh pemerintah pusat.
Permintaan ini disampaikan dalam kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Sulteng di Kantor Bupati Parimo, Kamis (29/10), menegaskan pentingnya hak masyarakat Parimo.
“Ada dana DBH khusus untuk Kabupaten Parimo yang kurang salur atau belum dibayarkan oleh pusat sebesar Rp22,6 miliar. Ini hak masyarakat kami yang harus diperjuangkan bersama oleh provinsi,” kata H. Erwin Burase, Bupati Parigi Moutong.
Pertemuan penting ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Zulfinasran A Tiangso dan rombongan DPRD Sulteng yang dipimpin Ketua Moh. Arus Abdul Karim, bersama sejumlah anggota seperti Yus Mangun dan Zainal Abidin. Bupati Erwin memaparkan kondisi fiskal daerah yang membutuhkan dukungan serius dari pemerintah provinsi.
Selain masalah DBH yang belum disalurkan, Pemda Parimo juga dihadapkan pada tingginya belanja pegawai yang hampir mencapai Rp1 triliun.
Kebutuhan anggaran juga sangat mendesak untuk pembangunan infrastruktur vital serta penanganan bencana alam yang sering melanda wilayah tersebut.
Kondisi geografis Parimo yang membentang 512 kilometer dari Sausu hingga Moutong menimbulkan tantangan besar. Berbagai persoalan seperti abrasi pantai, normalisasi sungai, banjir, dan kebakaran hutan memerlukan pembiayaan serta penanganan yang berkelanjutan dari berbagai pihak.
Erwin Burase juga mengusulkan agar skema pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikembalikan menjadi 60 persen untuk kabupaten dan 40 persen untuk provinsi. Pembagian yang lebih proporsional ini, menurutnya, dapat memperkuat kapasitas keuangan kabupaten dalam membiayai pembangunan daerah yang sangat dibutuhkan.
Tak hanya itu, Bupati Parimo menyoroti beban pemeliharaan jalan kabupaten yang kerap digunakan sebagai jalur lalu lintas antardaerah. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur seharusnya disesuaikan dengan status dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
“Jangan sampai masyarakat kami menilai pemerintah daerah dianaktirikan. Jalan di depan kita lebih banyak dimanfaatkan oleh fasilitas trans antar daerah milik pusat dan provinsi, tapi perawatannya dibebankan ke kabupaten,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Arus Abdul Karim, menyatakan komitmen lembaganya untuk mengawal kepentingan masyarakat Parimo. Komitmen ini mencakup isu pembiayaan pembangunan dan kebutuhan infrastruktur daerah, termasuk soal DBH yang menjadi fokus utama.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun, menjelaskan bahwa persoalan kekurangan salur DBH dari pemerintah pusat sedang diproses secara bertahap.
Penyelesaian isu DBH ini ditargetkan untuk alokasi tahun anggaran mendatang, memberikan harapan bagi Pemda Parimo.
Adapun Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Zainal Abidin, menyoroti pentingnya kejelasan status ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana. Kejelasan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi sangat diperlukan agar penanganan dan penganggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efisien.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Daerah Parimo berharap DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dapat secara aktif mengawal pemenuhan hak keuangan daerah, termasuk DBH yang sangat ditunggu.
Selain itu, diharapkan juga dorongan kuat dari provinsi untuk mendukung penanganan infrastruktur dan mitigasi dampak bencana di Parigi Moutong.
