SURABAYA, MAL — Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Suryanto, SH., MH., melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur untuk mendalami strategi peningkatan PAD Sulteng melalui optimalisasi pajak daerah yang berkeadilan.
Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat struktur pendapatan daerah dengan mengadopsi keberhasilan regulasi perpajakan yang telah diterapkan di wilayah lain.
Kunjungan koordinasi di Kantor Bapenda Jawa Timur tersebut fokus pada pertukaran pengalaman terkait kebijakan pemutihan atau pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak.
Program ini dinilai efektif dalam meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memberikan stimulus agar warga kembali aktif memenuhi kewajiban perpajakannya guna mendukung peningkatan PAD Sulteng di masa mendatang.
Selain pemutihan umum, Jawa Timur juga menerapkan kebijakan khusus yang menyasar para pengemudi ojek online serta kelompok masyarakat kurang mampu. Insentif perpajakan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan tanpa mengabaikan target penerimaan daerah secara keseluruhan.
“Informasi dan pengalaman yang diperoleh dalam koordinasi tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pajak daerah yang lebih berpihak kepada masyarakat,” kata H. Suryanto, SH., MH., Anggota Komisi II DPRD Sulteng.
Ia menegaskan bahwa kajian terhadap kebijakan keringanan pajak sangat krusial untuk menemukan titik keseimbangan antara optimalisasi pendapatan dan kemampuan ekonomi warga.
Diharapkan, hasil studi banding ini menjadi referensi penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya mengejar target fiskal tetapi juga menjunjung aspek keadilan sosial.
