SIGI, MAL — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, menegaskan pentingnya pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam audiensi bersama Forum Masyarakat Disabilitas Sulteng Bersatu (FORMADISTU) pada Senin (09/11).
Pertemuan tersebut bertujuan menyerap aspirasi sekaligus mengawasi implementasi kebijakan terkait pelayanan publik bagi kelompok disabilitas di wilayah tersebut.
Dalam audiensi itu, FORMADISTU menyampaikan berbagai kendala terkait akses kesehatan, pendidikan, layanan sosial, hingga administrasi kependudukan. Aristan menilai pemerintah daerah wajib memastikan Hak Penyandang Disabilitas terpenuhi secara inklusif dan tanpa diskriminasi dalam setiap aspek pelayanan publik.
“Saya menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukan sekadar objek bantuan sosial, melainkan warga negara yang memiliki hak, martabat, dan kedudukan setara,” kata Aristan, Anggota Komisi IV DPRD Sulteng.
Komisi IV berencana menindaklanjuti pertemuan ini dengan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Evaluasi mendalam akan dilakukan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 guna menjamin hak dasar tersebut di wilayah Sulawesi Tengah.
Selain regulasi daerah, pembahasan juga akan mencakup kewajiban kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas sesuai mandat aturan yang berlaku. Langkah konkret ini diharapkan mampu mengubah paradigma dari sekadar belas kasihan menjadi pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang wajib dijamin oleh negara.
