JAKARTA, MAL — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, memimpin langsung kegiatan Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) Luar Daerah Komisi IV DPRD Sulteng.
Kunjungan strategis ini menyasar Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta pada Kamis, 05/11, sebagai upaya menggali berbagai kebijakan dan inovasi yang selanjutnya dapat menjadi referensi bagi Sulawesi Tengah.
Kunjungan ini menandai langkah strategis DPRD Sulteng untuk mengkaji program serta inovasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk.
Informasi yang terkumpul diharapkan menjadi bahan evaluasi dan referensi penting dalam mendorong pembangunan sosial di Sulawesi Tengah.
Delegasi Korkom Komisi IV DPRD Sulteng yang diketuai H. Hidayat Pakamundi ini turut dihadiri dua unsur pimpinan DPRD Sulteng lainnya, yakni Wakil Ketua II H. Syarifuddin Hafid, SH, dan Wakil Ketua III H. Ambo Dalle, S.Ag., SH.
Hampir seluruh anggota Komisi IV juga turut serta, meliputi Baharuddin Sapi’i, SP, Dr. Awaluddin, MAP, Aristan, S.Pt., Rahmawati M. Nur, S.Ag., MH, dan Martinus, didampingi para tenaga ahli Komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah isu strategis yang relevan dengan kondisi Sulawesi Tengah menjadi perhatian penting untuk dikaji lebih mendalam. Salah satunya menyangkut penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, eksploitasi anak, serta perkawinan usia anak.
Selain itu, penguatan layanan pengaduan dan pendampingan terhadap korban juga menjadi hal krusial. Mengingat kondisi geografis Sulteng yang luas, terdiri atas 13 kabupaten/kota dengan karakteristik berbeda, diperlukan sistem pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat kecamatan dan desa.
Persoalan lain yang mengemuka adalah penguatan peran keluarga dalam mencegah berbagai persoalan sosial, peningkatan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan ekonomi, serta pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan lingkungan tumbuh kembang yang layak.
DPRD Sulteng juga memandang penting penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, sehingga penanganan persoalan perempuan dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah, tetapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Pengalaman DKI Jakarta dalam membangun sistem pelayanan, mekanisme penanganan pengaduan, pendampingan korban, serta penguatan program pemberdayaan perempuan dan keluarga diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi Sulawesi Tengah, khususnya Komisi IV DPRD Sulteng.
Melalui Korkom ini, Ketua DPRD Sulteng H. Mohammad Arus Abdul Karim bersama jajaran Komisi IV ingin memastikan bahwa berbagai persoalan sosial yang berkembang di daerah memperoleh perhatian serius dan dapat diperjuangkan melalui kebijakan yang lebih responsif.
Hasil koordinasi Komisi IV DPRD Sulteng ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD, khususnya untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga.
Bagi DPRD Sulteng, perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar persoalan sosial, melainkan bagian penting dari investasi pembangunan sumber daya manusia dan masa depan Sulawesi Tengah. ***
