PALU – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si., menegaskan keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen institusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Sadly, pengelolaan informasi publik harus ditopang oleh ketersediaan data yang akurat, dokumentasi yang tertata, serta publikasi yang konsisten dan bertanggung jawab.

“Pengelolaan informasi yang baik harus didukung dengan ketersediaan data yang akurat, dokumentasi yang tertata, serta publikasi yang dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab,” menjadi prinsip yang ditekankan dalam upaya memperkuat pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Ia mengatakan perkembangan teknologi informasi menuntut badan publik semakin adaptif dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan media digital dan kanal informasi resmi perlu terus ditingkatkan agar informasi mengenai kegiatan serta kinerja kelembagaan dapat diakses secara lebih luas, cepat, dan mudah.

Sadly juga menekankan bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD.

Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan penyediaan data, dokumentasi kegiatan, serta berbagai informasi kelembagaan dapat dihimpun dan dipublikasikan secara tepat waktu sesuai klasifikasi informasi publik.

Pernyataan Sadly tersebut disampaikan dalam konteks pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 2 November 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah bersama Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, yang melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD.

Dalam evaluasi tersebut, Sekretariat DPRD Sulteng dinilai telah melaksanakan publikasi informasi dengan baik. Penilaian ini menjadi gambaran positif atas upaya pengelolaan dan penyebarluasan informasi kelembagaan yang selama ini dilakukan.

Sadly menilai capaian tersebut perlu dipertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk terus melakukan penyempurnaan terhadap kualitas pelayanan informasi publik.

Baginya, keterbukaan informasi harus tercermin dalam budaya kerja yang terbuka, responsif, profesional, dan akuntabel. Karena itu, konsistensi pengelolaan informasi menjadi hal penting agar masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat memahami aktivitas dan kinerja lembaga secara lebih baik.

Ia berharap penguatan PPID di Sekretariat DPRD Sulteng dapat terus berjalan secara berkelanjutan, seiring peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan koordinasi antarunit kerja.

Komitmen tersebut, kata dia, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, serta berorientasi pada pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah.