PALU, MAL – Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Donggala, Mohammad Ali, mengaku tidak memeriksa secara terperinci Surat Perintah Membayar (SPM) proyek Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Dalam Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Tahun Anggaran 2023.

Pengakuan tersebut disampaikan Mohammad Ali saat dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Avtiany dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek jalan yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp3.452.638.776,72.

Dalam persidangan, Mohammad Ali menjelaskan, proyek tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp4,8 miliar dengan nilai kontrak Rp4.762.353.633 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023.

Ia mengaku tidak memeriksa secara terperinci dokumen SPM yang diajukan karena pemeriksaan telah dilakukan secara berjenjang oleh pejabat terkait. Banyaknya dokumen yang harus diproses juga menjadi alasan dirinya tidak memeriksa setiap berkas secara detail.

Menurutnya, dalam proses tersebut, terdakwa Anjas Budi Setiawan juga meyakinkan bahwa pekerjaan proyek telah selesai dilaksanakan.

Selain Mohammad Ali, JPU menghadirkan empat saksi lainnya, yakni Rusdiyanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sudirman sebagai staf keuangan Dinas PUPR, Andi Ratu selaku bendahara keuangan Dinas PUPR, serta Saiful yang merupakan konsultan.

Kelima saksi dimintai keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan, administrasi keuangan, pencairan anggaran, hingga pengawasan proyek jalan yang menjadi objek perkara.

Dalam perkara ini, Anjas Budi Setiawan, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Donggala yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), didakwa melakukan korupsi bersama Muhammad Yusuf selaku Direktur CV Libra Abadi dan Adang Sopandi yang menjalankan fungsi pengawasan teknis dari PT Geosentris Inti Konsultan.

Berdasarkan uraian dakwaan, proyek tersebut memiliki masa pelaksanaan 90 hari kalender, terhitung sejak 29 Mei hingga 26 Agustus 2023. Namun, laporan progres pekerjaan hingga 21 Agustus 2023 menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 46,82 persen.

Dakwaan juga mengungkap dugaan pengaturan perusahaan sebelum proses tender. Anjas disebut meminta Ibrahim Abbas Lasiri alias Abah mencarikan perusahaan untuk mengikuti lelang.

Selanjutnya, Muhammad Yusuf disebut diminta menggunakan CV Libra Abadi sebagai peserta tender sekaligus menyerahkan dokumen kualifikasi perusahaan dan akses akun LPSE kepada Anjas.

Dalam proses lelang, CV Libra Abadi mengajukan penawaran sebesar Rp4.762.353.632,56. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan penawaran CV Vigat Bintang sebesar Rp4.521.025.452,33 dan CV Multi Sarana Mandiri sebesar Rp4.624.792.953,50. Meski demikian, CV Libra Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 03/LHP/XXI/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025, proyek tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.452.638.776,72.

Anjas didakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai dakwaan subsider, JPU menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.