JAKARTA, MAL – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan memperluas pembiayaan untuk mempercepat transformasi bangunan gedung hijau atau Bangunan Gedung Hijau (BGH) melalui skema Sustainability-Linked Loans (SLL).
Upaya tersebut diwujudkan melalui penerbitan Practical Guidance Transformasi Menuju Bangunan Gedung Hijau melalui Sustainability-Linked Loans sebagai panduan bagi perbankan dan pelaku usaha dalam mengembangkan pembiayaan berbasis target keberlanjutan yang terukur, termasuk efisiensi penggunaan energi dan air.
Panduan tersebut diluncurkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, serta pimpinan industri perbankan, asosiasi real estat, dan Kamar Dagang Indonesia, Senin (16/11/2026).
Dian mengatakan, pengembangan keuangan berkelanjutan untuk mendorong investasi produktif di sektor riil menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil,” kata Dian.
Menurutnya, kolaborasi antara sektor keuangan, dunia usaha, dan pembuat kebijakan diperlukan untuk mempercepat investasi rendah karbon sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Diana Kusumastuti mengatakan, penerapan bangunan gedung hijau merupakan bagian penting dalam mewujudkan infrastruktur berkualitas yang efisien dalam penggunaan energi dan air serta berkelanjutan.
“Kami berharap Practical Guidance SLL ini, yang diluncurkan hari ini, dapat menjadi salah satu acuan bagi perbankan, pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia,” ujarnya.
Kementerian Pekerjaan Umum juga mendorong penguatan regulasi, standar teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan proyek percontohan untuk memperluas penerapan bangunan gedung hijau di Indonesia.
Penerbitan panduan SLL merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030, khususnya Prioritas Strategis 4 tentang Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan.
Inisiatif tersebut juga sejalan dengan komitmen iklim nasional dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta target pencapaian emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat.
Panduan SLL memuat sejumlah aspek teknis, antara lain strategi efisiensi bangunan, analisis biaya dan manfaat investasi, penyusunan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) dan target kinerja keberlanjutan (Sustainability Performance Targets/SPT), serta mekanisme pengukuran dan verifikasi capaian keberlanjutan.
Berbeda dengan green loan yang penggunaan dananya diperuntukkan bagi proyek hijau tertentu, SLL memberikan fleksibilitas penggunaan dana. Skema ini mengaitkan karakteristik finansial pinjaman dengan pencapaian KPI dan SPT yang disepakati antara bank dan debitur.
Meski demikian, penerapan SLL tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kelayakan kredit, serta kredibilitas target keberlanjutan sesuai karakteristik dan kesiapan debitur. Ketersediaan data kinerja bangunan, hasil audit energi, dan estimasi potensi penghematan yang terukur juga menjadi aspek penting dalam penerapannya.
Dalam penyusunan panduan tersebut, OJK mendapat dukungan dari UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), serta kontribusi teknis Green Finance Institute (GFI) dan Global Buildings Performance Network (GBPN).
Melalui panduan ini, OJK berharap sektor jasa keuangan dan sektor riil dapat memperkuat kolaborasi sehingga perbankan berperan dalam mendukung investasi produktif, rendah karbon, dan berkelanjutan, sekaligus mempercepat transformasi bangunan gedung hijau di Indonesia.**
