PALU – Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, mendorong Pemerintah Kota Palu mengevaluasi sistem perlindungan perempuan dan anak menyusul peristiwa penemuan bayi perempuan yang baru dilahirkan dalam kondisi hidup di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara.

Menurut Mutmainah, peristiwa tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan penelantaran bayi yang menjadi ranah penyelidikan kepolisian. Lebih dari itu, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk mengukur efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

Ia mengapresiasi keberhasilan warga menemukan bayi tersebut sehingga segera mendapatkan pertolongan medis. Namun, di balik peristiwa itu, terdapat persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari kesehatan reproduksi remaja, ketahanan keluarga, hingga akses terhadap layanan pendampingan bagi perempuan yang menghadapi kehamilan tidak direncanakan.

“Jangan sampai ada perempuan, khususnya remaja, yang menghadapi kehamilan tidak direncanakan dalam situasi ketakutan, tekanan, penolakan keluarga, atau stigma sosial, hingga merasa tidak memiliki jalan keluar. Kita tidak boleh terburu-buru menghakimi. Yang harus kita bangun adalah sistem yang mampu memberikan pertolongan, pendampingan, dan perlindungan,” ungkap Mutmainah, di Kantor DPRD Kota Palu, Senin (16/11).

Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab, pendidikan pengasuhan keluarga, layanan konseling yang aman, serta mekanisme deteksi dini berbasis kelurahan.

Menurutnya, edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja bukan untuk mendorong perilaku seksual bebas, melainkan membangun pengetahuan, tanggung jawab, kemampuan melindungi diri, memahami batasan tubuh, serta keberanian mencari pertolongan ketika menghadapi persoalan.

Selain peran pemerintah, Mutmainah menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Ia mendorong partisipasi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga kader perlindungan perempuan dan anak.

“Agama, adat, dan budaya harus menjadi sumber kekuatan untuk melindungi dan memanusiakan sesama. Jangan sampai stigma, rasa malu, dan penghakiman sosial justru membuat perempuan semakin takut mencari pertolongan,” tegasnya.

Dari sisi kebijakan, Mutmainah meminta Pemkot Palu memperkuat implementasi regulasi terkait perlindungan perempuan, ketahanan keluarga, perlindungan anak, dan penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Sejumlah langkah yang dinilai perlu diperkuat antara lain edukasi kesehatan reproduksi di sekolah dan Puskesmas, pengembangan Sekolah Orang Tua dan Ketahanan Keluarga, pembentukan sistem perlindungan berbasis kelurahan, serta penguatan layanan konseling dan pendampingan terpadu yang mencakup aspek kesehatan, psikologis, sosial, dan bantuan hukum.

Ia juga mengusulkan pembentukan gerakan kolaboratif bertajuk “PALU PEDULI: Perempuan Terlindungi, Anak Terjaga, Keluarga Berdaya” yang melibatkan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Gerakan tersebut diharapkan dapat dimulai dari tingkat kelurahan dengan memperkuat jejaring kepedulian, edukasi remaja, ketahanan keluarga, serta sistem rujukan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.

Terkait penanganan kasus di Taipa, Mutmainah meminta kepolisian melakukan penyelidikan secara profesional dan menyeluruh. Ia mengingatkan agar pengungkapan perkara tidak hanya berfokus pada ibu bayi, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan dan tanggung jawab ayah biologis apabila dapat diidentifikasi melalui proses hukum yang sah.

“Jangan sampai perhatian dan proses penyelidikan hanya tertuju kepada ibu dari bayi ini. Kita perlu melihat persoalan secara utuh. Ada tanggung jawab kedua orang tua yang harus ditelusuri,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendampingan psikologis dan sosial terhadap ibu bayi juga penting dilakukan oleh tenaga profesional dengan tetap menjaga kerahasiaan serta martabat yang bersangkutan.

Menurutnya, pendekatan pemulihan tidak berarti menghapus pertanggungjawaban hukum. Proses penegakan hukum dan pendampingan harus berjalan beriringan agar akar persoalan dapat dipahami tanpa mengabaikan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Mutmainah juga mendorong agar persoalan tersebut dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan.

“Jangan hanya bergerak ketika kasus sudah terjadi. Pemerintah harus hadir lebih awal, masyarakat harus lebih peduli, keluarga harus lebih terbuka, dan remaja harus mendapatkan pengetahuan serta ruang aman untuk bertumbuh,” tegasnya. Ia berharap peristiwa di Taipa menjadi refleksi bersama untuk membangun Kota Palu yang lebih ramah perempuan dan anak, sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, dan memperoleh perlindungan.