KOLAKA, MAL – PT Vale Indonesia Tbk melalui Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa menggelar Sosialisasi Pelaporan Ketenagakerjaan bagi perusahaan mitra dan kontraktor, di Kolaka, Kamis (08/10).
Kegiatan ini untuk memperkuat kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan proyek.
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Human Resources Department (HRD) dan Penanggung Jawab Operasional (PJO) dari sekitar 44 perusahaan mitra yang beroperasi di wilayah proyek Vale Indonesia Blok Pomalaa.
Head of Pomalaa Project Vale Indonesia, Mohammad Rifai, mengatakan keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh capaian operasional, tetapi juga oleh tata kelola dan perlindungan tenaga kerja di seluruh rantai operasional.
“Keberhasilan proyek juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan tenaga kerja. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh mitra kerja memiliki pemahaman yang sama terkait kewajiban ketenagakerjaan dan menjalankannya secara konsisten,” kata Rifai.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan, mitra kerja, dan regulator untuk menjaga standar ketenagakerjaan serta keselamatan kerja di kawasan proyek.
Menurut Rifai, kepatuhan pelaporan ketenagakerjaan dan penerapan K3 merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh mitra kerja diharapkan meningkatkan kedisiplinan dan memastikan penerapannya berjalan baik di lapangan.
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kolaka menjadi narasumber utama dengan memaparkan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan secara berkala, termasuk Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Kepala Disnakertrans Kabupaten Kolaka, Ilham, mengapresiasi inisiatif Vale Indonesia yang melibatkan perusahaan mitra dalam meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban ketenagakerjaan.
“Kami mengapresiasi inisiatif Vale Indonesia yang secara aktif melibatkan perusahaan mitra dalam memahami kewajiban ketenagakerjaan. Langkah seperti ini penting untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Penerapan standar yang sama di seluruh rantai kerja perusahaan, termasuk kontraktor dan subkontraktor juga menjadi sangat penting,” kata Ilham.
Ia menambahkan, penyamaan pemahaman mengenai regulasi diperlukan agar standar kepatuhan diterapkan secara konsisten oleh seluruh perusahaan yang terlibat dalam operasional proyek.
Ilham juga menilai Vale Indonesia telah menerapkan administrasi ketenagakerjaan dan K3 dengan baik. Menurut dia, penerapan K3 di lingkungan operasional proyek didukung standar mitigasi risiko yang kuat dan konsisten.
Selain kepatuhan ketenagakerjaan, Disnakertrans Kolaka menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.
Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) mendorong kolaborasi dengan dunia usaha guna menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
“Kami mendukung investasi yang memberikan nilai tambah bagi daerah. Ke depan, kami berharap kolaborasi dengan dunia usaha terus diperkuat untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat,” ujar Ilham. ***
