JAKARTA, MAL – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dijadwalkan menggelar aksi puncak di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026). Menjelang aksi tersebut, gelombang massa dari Kabupaten Pati terus bergerak ke Jakarta, sementara sejumlah bus rombongan telah dipersiapkan sejak Rabu (26/8/2026).
AMPB membawa dua tuntutan utama, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Selain itu, massa juga meminta adanya komitmen tertulis dari pemerintah dan DPR terkait tuntutan tersebut.
Mobilisasi peserta aksi dilakukan secara bertahap. Gelombang pertama yang terdiri dari belasan warga Pati telah tiba di depan Gedung DPR/MPR RI sejak 21 Agustus 2026 sekitar pukul 10.00 WIB dan mendirikan tenda sebagai posko perjuangan. Mereka berencana bertahan hingga pelaksanaan aksi puncak pada 27 Agustus.
Untuk memperkuat massa aksi, AMPB menyiapkan empat bus dengan kapasitas sekitar 50 orang per bus atau sekitar 200 peserta. Pada Rabu (26/8/2026), dua bus dilaporkan telah tiba dan sempat diparkir di depan Kantor Bupati Pati sebelum dipindahkan ke halaman dalam pendopo. Keberangkatan gelombang susulan dijadwalkan pada malam hari agar tiba di Jakarta sebelum aksi berlangsung.
Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto, menyebut empat bus yang membawa sekitar 200 demonstran dari Pati menuju Jakarta sempat mengalami pencegatan saat hendak keluar wilayah Pati. Informasi tersebut, menurutnya, diperoleh dari pesan dan video yang dikirim anggota rombongan.
Rangkaian perjalanan massa menuju Jakarta juga diwarnai insiden pelemparan batu terhadap bus rombongan AMPB di Tol Jakarta-Cikampek wilayah Karawang pada Senin (24/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Akibat kejadian itu, kaca depan bus mengalami kerusakan.
Kasat Lantas Polresta Karawang AKP Sudiryanto mengatakan tidak ada korban dalam insiden tersebut.
“Tidak ada korban, hanya materi kerusakan kaca pada bus,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah organisasi menyampaikan respons terhadap rencana aksi tersebut. Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PP SEMMI), Zulhadi Ariza, mengajak seluruh elemen masyarakat menjalankan demokrasi secara santun dan konstitusional.
“Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan demokrasi senantiasa mengedepankan dialog yang santun, damai, dan mari kita buktikan bahwa kedewasaan berdemokrasi di Indonesia dijunjung tinggi melalui cara-cara yang konstitusional dan bermartabat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penyampaian pendapat harus tetap mematuhi hukum dan menjaga ketertiban umum.
“Maka dari itu, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menolak seruan aksi AMPB di depan Gedung DPR yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 jika tidak memiliki legitimasi yang mewakili bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi etika moral demokrasi karena rentan terprovokasi dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Zulhadi.
Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan akan melakukan pengawalan terhadap aksi yang direncanakan berlangsung pada Kamis. Aparat juga membantah adanya upaya penangkapan terhadap Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, di depan Gedung DPR.
Hingga Rabu (26/8/2026), AMPB masih mematangkan keberangkatan gelombang susulan dari Pati menuju Jakarta. Aksi puncak tetap dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026).
