PALU, MAL – Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tengah mendorong penguatan kedaulatan sistem pembayaran digital nasional di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital dan kecerdasan buatan (AI).

Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tengah, Muhamad Irfan Sukarna, dalam Seminar Internasional Artificial Intelligence, Digital Payments, and Innovation pada Posalia Sulteng Digifest dengan tema “Akselerasi Ekonomi Daerah dan Digitalisasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan” di Palu, Rabu (12/08).

Irfan Sukarna menjelaskan bahwa transformasi digital telah mengubah arah pembangunan ekonomi secara signifikan, sehingga pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat tidak cukup hanya beradaptasi, tetapi juga harus mampu memanfaatkan peluang yang muncul dari perkembangan teknologi.

Menurutnya, perkembangan ekonomi digital membutuhkan sistem pembayaran yang mampu memberikan layanan secara cepat, mudah, murah, aman, dan terpercaya.

“Kalau mahal pasti tidak dipakai. Kalau tidak aman, masyarakat juga tidak mau. Karena itu, sistem pembayaran harus cepat, mudah, murah, aman, dan terpercaya,” kata Irfan.

Keberadaan sistem pembayaran nasional juga berkaitan dengan aspek kedaulatan ekonomi Indonesia. Salah satunya melalui penggunaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang memungkinkan transaksi domestik diproses melalui infrastruktur pembayaran nasional.

Sebelum adanya GPN, kata dia, transaksi menggunakan jaringan pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard melibatkan infrastruktur di luar negeri.

“Paling tidak di dalam negara kita sendiri, kedaulatan sistem pembayaran kita jaga,” ujarnya.

Selain memperkuat transaksi domestik, BI juga terus mendorong perluasan kerja sama sistem pembayaran lintas negara.

Menurut Irfan, langkah tersebut memungkinkan masyarakat Indonesia melakukan transaksi di sejumlah negara tanpa harus selalu bergantung pada dolar Amerika Serikat.

Kerja sama pembayaran lintas negara telah diarahkan ke sejumlah negara di kawasan ASEAN dan negara mitra lainnya untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi transaksi internasional.

Irfan menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar mengubah cara masyarakat melakukan pembayaran.

Perubahan tersebut berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap transformasi ekonomi karena dapat menekan biaya dan waktu transaksi. Pemanfaatan AI juga menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang semakin kompleks.

Teknologi tersebut perlu diarahkan untuk menjawab persoalan konkret di daerah, termasuk dalam pengembangan ekonomi digital dan peningkatan kualitas layanan.

Tantangan ke depan bukan hanya bagaimana teknologi berkembang, tetapi bagaimana pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat mampu menggunakannya secara produktif.

“Bagaimana teknologi kecerdasan buatan dan digital ini dapat digunakan untuk menyelesaikan tantangan daerah,” katanya.

Irfan mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini semakin sulit diprediksi, dunia menghadapi situasi yang disebut VUCA (volatile, uncertain, complex, dan ambiguous). Dalam kondisi tersebut, penguatan ekosistem digital dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya tahan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat diperlukan agar digitalisasi tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi mampu menghasilkan efisiensi, memperluas akses ekonomi, serta membuka peluang pertumbuhan baru bagi daerah.