SIGI, MAL – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan, sektor pertanian modern menjadi kunci utama peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Anwar saat membuka Rapat Koordinasi Perluasan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) dan Program Strategis Kementerian Pertanian 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Desa Maku, Dolo, Sigi.
Anwar Hafid menyebut pertemuan itu telah lama dinantikannya. Seluruh pemangku kepentingan perlu merumuskan langkah konkret agar sektor pertanian benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan warga Sulawesi Tengah.
“Kita harus memikirkan bersama bagaimana rakyat Sulawesi Tengah bisa semakin sejahtera melalui sektor pertanian. Pertanian adalah kekuatan besar yang kita miliki,” kata Anwar.
Ia menjelaskan, Sulawesi Tengah mendapat mandat strategis sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan dan energi nasional berdasarkan arah pembangunan melalui Asta Cita Presiden.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memprioritaskan sektor pertanian lewat program Berani Panen Raya yang tertuang dalam RPJMD. Program Berani Panen Raya ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian secara nyata.
“Kalau pemerintah pusat berbicara target 10 ton per hektare, maka semangat Berani Panen Raya adalah mendorong produktivitas petani kita terus meningkat. Yang penting kita bergerak menuju panen yang lebih besar dan petani yang lebih sejahtera,” ujarnya.
Produktivitas rata-rata padi di Sulawesi Tengah saat ini masih 4 ton per hektare. Pemerintah Provinsi menargetkan peningkatan menjadi 6 ton per hektare pada 2027.
“Saya yakin target ini bisa kita capai kalau semua bergerak bersama,” tuturnya optimistis.
Anwar juga menyoroti masih kuatnya sekat birokrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang menghambat pembangunan sektor pertanian. Keberhasilan pembangunan pertanian, menurutnya, tidak boleh lagi dibatasi oleh persoalan kewenangan administratif.
“Provinsi tidak punya sawah dan tidak punya petani. Yang punya sawah dan petani adalah kabupaten. Karena itu tugas provinsi adalah membantu, bukan mengambil alih,” jelasnya.
Ia meminta kepala dinas pertanian kabupaten/kota menyampaikan kebutuhan daerah secara terbuka, agar pemerintah provinsi dapat mengalokasikan dukungan yang tepat sasaran.
“Saya tidak ingin provinsi membuat program yang ternyata tidak dibutuhkan daerah. Kita harus menyelesaikan persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar menjalankan proyek.”
Mantan Bupati Morowali dua periode itu ingin menghapus budaya saling melempar tanggung jawab akibat alasan kewenangan.
“Kalau ada yang rusak, siapa yang punya kemampuan dan anggaran lebih dulu, kerjakan. Jangan menunggu karena alasan itu kewenangan provinsi, kabupaten atau pusat. Kalau terus begitu, kita tidak akan pernah maju,” tegasnya.
Anwar Hafid turut mengajak penyuluh pertanian, kepala BPP, hingga kepala dinas pertanian untuk tidak ragu mengundangnya pada kegiatan panen raya atau aktivitas pertanian di lapangan. Kehadiran pemerintah, ujarnya, bertujuan memotivasi petani.
“Kalau ada panen raya, cukup kirim WhatsApp kepada saya. Kalau ada waktu, saya datang. Tidak usah bikin surat resmi, tidak usah pasang tenda, tidak usah potong ayam atau buat acara besar. Saya datang untuk memberi semangat kepada petani,” katanya, disambut tepuk tangan peserta.
Ia menilai semangat petani adalah modal penting dalam membangun sektor pertanian.
“Rakyat membutuhkan kehadiran pemimpinnya. Ketika gubernur, bupati, kepala dinas turun ke lapangan, petani merasa diperhatikan dan semakin semangat bekerja.”
Gubernur juga mendorong penggunaan teknologi digital dalam tata kelola pertanian. Seluruh data petani, menurutnya, harus terintegrasi secara digital agar kebijakan pemerintah berbasis data akurat.
“Sudah bukan zamannya lagi semua dikerjakan secara manual. Kita harus tahu berapa jumlah petani, di mana mereka berada, bagaimana kondisi lahannya, sampai kondisi keluarganya. Dengan data yang lengkap, bantuan pemerintah akan jauh lebih tepat sasaran,” terangnya.
Penting juga memperhatikan petani penggarap yang kerap belum tersentuh program bantuan karena tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan.
“Tujuan akhir semua program ini adalah kesejahteraan petani. Kita tidak boleh hanya melihat lahannya, tetapi juga melihat kondisi keluarganya, pendidikan anak-anaknya, hingga akses mereka terhadap layanan kesehatan.
Anwar Hafid meminta kepala dinas pertanian memanfaatkan rapat koordinasi untuk menginventarisasi persoalan di tiap daerah.
Rekomendasi rapat akan dibahas bersama para bupati dan menjadi dasar penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Saya ingin rekomendasi dari rapat ini menjadi dasar kita menyusun kebijakan. Bukan lagi program yang dibuat dari belakang meja, tetapi benar-benar lahir dari kebutuhan daerah,” tutupnya. ***
