PALU- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi tengah mendorong agar Provinsi Sulawesi tengah mendapatkan dana carbon (carbon fund), dan pajak karbon sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna menjaga kestabilan ketahanan hutan-hutan.

“Jadi dua pendapatan ini harus kita  upayakan,” papar Kepala Bappeda Sulteng Arfan, dalam kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca Provinsi Sulteng di Swiss Bell Hotel, Jalan Malonda, Kota Palu, Senin.

Ia mengatakan, Sulteng memiliki potensi hutan cukup besar diantaranya hutan lindung, hutan rakyat, Lore Lindu dan lainnya yang menjaga kestabilan karbon kita.

“Tapi kita tidak pernah mendapatkan sumber pendapatan dari namanya karbon fund dan pajak karbon,” katanya.

Ia mengatakan, baru Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan dana karbon setiap tahunnya dari kementerian keuangan senilai Rp 366 miliar.

“Dana itu digunakan untuk menjaga kestabilan ketahanan hutan–hutan,” ujarnya.

Oleh karena itu kata dia, kedepan dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengakses pendanaan karbon, meningkatkan perlindungan kawasan hutan melalui penguatan peran KPH, dan mendorong sinkronisasi anggaran hijau antar perangkat daerah.

Lebih lanjut ia memaparkan terkait kebijakan pembangunan berorientasi pada perubahan iklim, terdapat lima aspek utama menjadi komitmen bersama yaitu, mendorong pencapaian ekonomi biru secara komprehensif, menjaga kapasitas, kualitas, dan kuantitas lingkungan dalam mendukung ekonomi hijau, melaksanakan penurunan emisi gas rumah kaca, meningkatkan kepatuhan terhadap ketahanan lingkungan hidup dan mendorong peningkatan kualitas pembangunan berbasis lingkungan.

Selanjutnya kata dia, dalam strategi mitigasi perubahan iklim, terdapat beberapa kebijakan utama, antara lain
Transisi menuju energi baru terbarukan,
Penguatan ketahanan kesehatan akibat dampak perubahan iklim, Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui rencana aksi sektoral, Konservasi dan pemulihan ekosistem, termasuk wilayah pesisir, dan
Pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dampak aktivitas pembangunan, kata dia, khususnya di sektor pertambangan, perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi menurunkan kualitas lingkungan.

“Hal ini terlihat dari meningkatnya risiko banjir di wilayah tertentu akibat aktivitas galian,” ujarnya.

R