POSO – Pemerintah pusat terus mematangkan percepatan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di seluruh daerah sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang inklusif, gratis, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Poso, Sesi Kristina Dharmawati Mapeda, S.H., M.H., usai melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priyono, di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (30/10).
Sesi Kristina mengatakan, pertemuan itu membahas secara khusus percepatan implementasi Sekolah Rakyat serta kesiapan masing-masing daerah dalam memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif program tersebut.
“Pembangunan dan operasional pendidikan, baik rintisan maupun permanen akan sepenuhnya ditanggung oleh APBN melalui pemerintah pusat,” ujar Waket I DPRD Poso itu kepada media.alkhairaat.id via WhatsApp, Jumat (31/10).
Menurutnya, program Sekolah Rakyat ini menjamin hak pendidikan bagi kelompok rentan sekaligus menyiapkan generasi muda yang cerdas, mandiri, dan berkarakter.
“Melalui pembekalan keterampilan praktis, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup serta kemandirian masyarakat miskin di daerah,” imbuhnya.
Selain membahas Sekolah Rakyat, terang Sesi Mapeda, pertemuan tersebut juga menyoroti pembenahan berbagai program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah berkomitmen memperbaiki sistem pendataan melalui penerapan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) sebagai satu data nasional yang terus diperbarui keakuratannya. Sistem ini, agar penyaluran bantuan sosial di daerah tidak lagi tumpang tindih.
Masyarakat juga dapat memantau langsung data penerima melalui Aplikasi Cek Bansos, di mana mereka bisa memberikan sanggahan atau usulan terkait data penerima yang dinilai tidak tepat.
“Transparansi dan akurasi data adalah kunci agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegas Sesi.
Program Sekolah Rakyat dan pembenahan sistem bansos ini menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat memperkuat keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
