PARIMO — Aliansi Pemuda dan Masyarakat Parigi Moutong menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Parigi Moutong. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai abai dalam mengawasi aktivitas pertambangan di Desa Air Panas dan Kayuboko.
Koordinator lapangan aksi, Ahmad Rahim, mengatakan, masyarakat resah karena aktivitas tambang di dua desa itu terus beroperasi tanpa pengawasan yang ketat.
“Kita tahu izin pertambangan rakyat sudah terbit sebagai bukti bahwa tambang di Air Panas dan Kayuboko merupakan tambang rakyat. Namun, pemerintah wajib mengawasi dan mengevaluasi secara serius aktivitas pertambangan di wilayah tersebut,” ujar Ahmad.
Ia menilai, kegiatan tambang di kawasan itu berpotensi mencemari lingkungan dan merusak lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga.
“Jangan sampai karena kerakusan, para petani justru menjadi korban. Kami juga menduga aktivitas tambang di sana menggunakan alat berat dan melampaui batas ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Ahmad menyebut pihaknya berencana melakukan observasi dan penelitian ilmiah untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam tata kelola pertambangan di dua desa tersebut.
Dalam aksi itu, massa juga meminta berdialog langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong. Namun, permintaan tersebut tidak ditanggapi.
“Kami sangat kecewa karena pemerintah daerah tidak mau keluar untuk menerima aspirasi kami. Kami akan menggelar konsolidasi dan menyiapkan aksi jilid dua dengan massa yang lebih besar,” tegas Ahmad. ***
