DONGGALA – Proyek strategis nasional Kawasan Pangan Nusantara (KPN) yang berlokasi di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menuai sorotan dari sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Meski telah diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin pada 3 Oktober 2023 lalu, pembangunan KPN dinilai mengalami stagnasi dan belum menunjukkan kepastian keberlanjutan.
Kawasan dengan luas sekitar 1.123 hektare yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) ini dirancang sebagai pusat ketahanan pangan. Tidak hanya untuk Sulawesi Tengah, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Sejumlah infrastruktur dasar seperti pembukaan lahan dan akses jalan telah dibangun sejak 2023 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Korem 132/Tadulako bersama Kodim 1306/Kota Palu telah membersihkan 85 hektare lahan dan menanam komoditas hortikultura.
Pembersihan tahap kedua mencakup tambahan 100 hektare, dengan target keseluruhan mencapai 400 hektare pada 2026.
Tokoh pemuda Dampelas, Abtar Abd. Fatta, menyatakan kekecewaannya atas lambannya progres pembangunan KPN.
Ia menilai Tim Transisi KPN yang diketuai oleh Sekretaris Provinsi Sulteng tidak menunjukkan keseriusan dalam melanjutkan proyek tersebut.
“Sejauh ini, pembangunan di KPN Dampelas terkesan mandek dan belum ada kejelasan tindak lanjut. Kami mendorong Pemprov Sulteng dan Pemkab Donggala agar segera menuntaskan program ini supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat,” ujar Abtar, Senin (02/06).
Warga sekitar berharap, keberlanjutan program KPN dapat segera dipastikan, mengingat besarnya potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan lahan pertanian tersebut, serta peran strategis KPN dalam menjaga kestabilan harga dan distribusi pangan nasional. *
