POSO – Perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kabupaten Poso.
Hal itu dinilai, karena semakin meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, keterlibatan anak dalam masalah hukum, perdagangan orang, kasus bunuh diri, hingga dampak radikalisme dan perubahan iklim terhadap kelompok rentan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap isu tersebut, sejumlah organisasi yang selama ini aktif di Poso, seperti SKP-HAM, YPAL, LPMS, CIDEP, Solidaritas Perempuan Poso, LBH APIK, Libu Perempuan dan lainnya, melakukan pertemuan dan koordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Poso, Kamis (22/5).
Kepala Dinas DP3A Kabupaten Poso, Mustafa A. Tohan menyambut baik inisiatif tersebut, hal ini merupakan bentuk nyata kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak di Poso.
“Ke depan, kami berharap pertemuan semacam ini dapat diagendakan secara berkala setiap empat bulan,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi wadah awal untuk menyusun peta jalan kolaboratif antara DP3A dan OMS, terutama dalam mengintegrasikan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Ruang Bersama Indonesia (DRPPA-RBI) di wilayah pendampingan masing-masing.
Direktur SKP-HAM Nurlela Lamasitujdu mengatakan, cukup banyak organisasi yang selama ini terlibat langsung dalam kerja-kerja pendampingan di berbagai kecamatan.
“Sehingga, sudah saatnya kita mendorong kolaborasi yang terintegrasi dengan perencanaan program kerja DP3A agar upaya kita lebih terarah dan berdampak,” tukasnya.
Senada dengan itu, pegiat sosial dan kemanusiaan di Poso, Budiman Maliki menyebut, pertemuan ini sebagai langkah strategis dalam memetakan urgensi persoalan utama terkait perempuan dan anak.
“Pertemuan ini menjadi modal awal untuk saling bersinergi, serta mendorong penguatan program DRPPA-RBI di wilayah masing-masing,” tandasnya.
Reporter : Ishaq Hakim
Editor : Yamin
