PALU – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah mengakhiri program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sulawesi Tengah yang terdampak gempa dan tsunami pada 28 September 2018.

Pada program Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP), Kementerian PUPR telah berhasil memberikan manfaat besar bagi masyarakat terdampak bencana.

Maulidya Indah Junica, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, di Palu, menjelaskan, Kementerian PUPR mendapatkan amanah untuk melaksanakan dan mengawasi penuntasan rehabilitasi serta rekonstruksi di wilayah tersebut berdasarkan Inpres Nomor: 10 Tahun 2018 dan Inpres Nomor: 08 Tahun 2022.

“Sebagai bagian dari tugas kami, salah satu kegiatan utama yang telah kami lakukan adalah pembangunan hunian tetap (huntap) dan infrastruktur permukiman, serta fasilitas publik seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, universitas, dan gedung kantor,” katanya.

Menurut dia, Proyek CSRRP ini telah berlangsung selama 4,5 tahun dengan total investasi mencapai Rp1,99 triliun di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.

Dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar pada Kota Palu (69,9%), diikuti Kabupaten Sigi (15,2%) dan Kabupaten Donggala (14,8%). Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, hunian tetap, fasilitas publik, serta pengelolaan air bersih.

Output utama dari kegiatan ini meliputi pembangunan 3.880 unit hunian tetap, rekonstruksi 17 sekolah dan 1 universitas, serta pembangunan 7 fasilitas kesehatan, 51,13 kilometer jalan permukiman, serta 1.075 titik penerangan jalan umum (PJU).

Program ini telah memberikan manfaat bagi lebih dari 285.000 penerima manfaat di seluruh wilayah yang terdampak.

Maulidya menambahkan, Kementerian PUPR menerapkan konsep Build Back Better (BBB), yang berfokus pada pemulihan dan peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas, agar lebih tahan bencana dan berkelanjutan.

“Beberapa prinsip utama dalam pelaksanaan program ini meliputi akses universal, tahan gempa, desain bangunan hijau, dan responsif terhadap gender,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah, Novalina, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, atas dukungan besar terhadap provinsi yang terdampak bencana tersebut.

“Sejak bencana pada tahun 2018, Kementerian PUPR telah turun tangan untuk melakukan perbaikan yang sangat mendesak di provinsi kami. Kini, kita akan memasuki tahap serah terima program. Kami sangat berterima kasih atas semua manfaat yang telah diterima masyarakat sejak 2018, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dilanjutkan,” ungkap Novalina.

Selain itu, ia juga menilai pentingnya kelanjutan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Uveta, yang telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah.

Kata dia, SPAM Uveta memiliki target awal untuk memasang 59.607 sambungan rumah (SR), namun hingga kini baru terealisasi sebanyak 14.565 SR, dengan sisa target sekitar 45.042 SR.

Ia berharap agar program ini dapat dilanjutkan pada tahun 2025 guna mendukung keberlanjutan operasional SPAM.

“Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kami berharap agar program SPAM Uveta dapat diselesaikan, karena operasionalnya belum mencapai break-even point. Dukungan dari Kementerian PUPR untuk menyelesaikan sisa sambungan rumah ini sangat kami harapkan,” tambah Novalina.

Ketua Satgas Pelaksana Penanggulangan Bencana Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Provinsi Sulawesi Tengah, Arie Setiadi, menyampaikan bahwa meskipun masih ada tantangan yang perlu dihadapi, pelaksanaan proyek ini telah memberikan dampak positif yang luar biasa.

“Kami juga berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan, seperti air bersih gratis melalui program SPAM, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih maksimal,” pungkas Arie Setiadi. (RIFAY)