PARIMO – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 16.000 masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), tidak menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD).
Hal itu dibenarkan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo, Sunarti Masanang. Dia menyampaikan, atas hal tersebut, pihaknya akan melakukan verifikasi data usai kegiatan Sarasehan IPM di Kota Palu beberapa waktu lalu, dan telah mendapatkan persetujuan dari Disdikbud Parimo.
“Dalam pemaparan Kepala Beppeda Provinsi Sulawesi Tengah, yang menjadi narasumber pada kegiatan Sarasehan tersebut, terdapat 16.000 masyarakat yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Parimo, berdasarkan data BPS,” Ungkapnya ditemui, Selasa (10/01).
Ia mengaku, dalam kegiatan tersebut dirinya memberikan sanggahan atas data itu, sebab menurut dia data tersebut memiliki kekeliruan atau belum terupdate.
Menurut dia, 16.000 anak tidak tamat sekolah itu, merupakan angka terbesar. Untuk itu, Disdikbud Parimo perlu melakukan langkah-langkah untuk memperbaharui kembali data tersebut, agar akurat.
Sehingga, data tersebut perlu dilakukan pembaharuan data yang akan berdampak pada percepatan peningkatan IPM di Kabupaten Parimo, khususnya pada bidang Pendidikan.
“Dalam verifikasi data itu, kami akan mencari by name by addres 16.000 anak usia sekolah yang tidak tamat sekolah itu,” jelasnya.
Dia mengatakan, Disdikbud Parimo telah membuat tim yang melibatkan seluruh bidang, dan akan memverifikasi data jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah, dan putus sekolah.
Sehingga, jika ditemukan data anak yang putus sekolah akan menjadi perhatian, dan tanggung jawab Disdikbud Parimo untuk melakukan intervensi.
“Verifikasi data ini akan dilakukan di 23 kecamatan di wilayah Kabupaten Parimo. Kami diminta untuk menyampaikan hasilnya ke Disdikbud Parimo pada 31 Januari 2023,” ucapnya.
Ia menambahkan, Disdikbud Parimo juga akan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Pemerintah Desa (Pemdes). Keakuratan data usai dilakukan verifikasi ini, akan menjadi pembanding data BPS. Sebab, selama ini Disdikbud Parimo telah melakukan berbagai program untuk menuntaskan permasalah tersebut, salah satunya dengan membangun Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM).
“Saya menyayangkan data real tentang anak usia sekolah dan putus sekolah per kecamatan tidak tersedia secara baik,” pungkasnya.
Reporter: Mawan
Editor : Yamin
