PALU – – Yayasan Sikola Mombine secara aktif mendorong Kabupaten Sigi menuju inklusi melalui Program PAKAGASI (Peka Ekonomi Tangguh dan Inklusi). Langkah awal implementasi program ini diwujudkan melalui kegiatan lokakarya Orientasi dan Integrasi Skema serta Perencanaan Program. Kegiatan ini melibatkan pemangku kepentingan dari 10 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Sigi.
Bertempat di Hotel Jazz, Kota Palu, kegiatan lokakarya yang dilaksanakan pada tanggal 19-20 Desember 2023 ini melibatkan 35 orang perwakilan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Sigi, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan program PAKAGASI yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Sikola Mombine selama 3 tahun di Kabupaten Sigi.
Program PAKAGASI bertujuan memperkuat pembangunan sosial ekonomi dan ketangguhan di tiga kecamatan rawan bencana di Kabupaten Sigi. Kemitraan untuk program ini melibatkan Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Indonesia and the Philippines serta bekerjasama dengan Kemendari, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Sigi, dengan dukungan dari Federal Ministry for Economic Co-operation and Development, Republic of Germany/ Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman (BMZ).
Taufik Hidayat, Projects Manager dari Yayasan Sikola Mombine, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan awal dari implementasi program PAKAGASI. “Kegiatan ini selain bertujuan untuk mengenalkan program Yayasan Sikola Mombine kepada pemerintah, melainkan juga meminta input dan masukan atas rencana program yang akan diimplementasikan. Harapan kita program ini adalah program bersama, yang dilakukan oleh Yayasan Sikola Mombine bersama Pemerintah Kabupaten Sigi,” ujarnya kepada media ini, Rabu kemarin.
Risma, perwakilan Pemerintah Kabupaten Sigi, menyampaikan apresiasi terhadap program yang dinilainya sangat positif. “Kita bisa bersinergi bersama dan memberikan input dari apa yang mereka akan lakukan. Inilah pentingnya kegiatan ini dilakukan untuk bisa saling bersinergi antara pemerintah dan NGO,” ujarnya.
Selain orientasi program bersama pemerintah, kegiatan ini juga mencakup penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sesuai mandat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Reporter: Irma
