PALU – Debat kandidat tahap pertama pemilihan walikota Palu yang berlangsung di Hotel Best Western Coco Palu Selatan pada Senin malam (21/10), memunculkan sorotan tajam terhadap penggunaan dana asuransi Mall Tatura pasca gempa 2018. Adalah Calon Wali Kota Palu nomor urut 3, Muhammad J Wartabone, mempertanyakan kejelasan penggunaan dana asuransi sebesar Rp 87 miliar yang diduga telah cair, namun belum menunjukkan hasil signifikan terhadap pembangunan kembali mall tersebut.
Wartabone secara langsung meminta penjelasan dari calon petahana, Hadianto Rasyid, mengenai pertanggungjawaban dana tersebut. “Mengapa Pemkot Palu tidak melanjutkan pembangunan Mall Tatura, padahal menurut informasi yang saya dapat, dana asuransi sebesar Rp 87 miliar sudah cair? Itu saja yang saya mau pertanyakan?” Cecar Wartabone.
Menanggapi hal ini, Hadianto Rasyid menjelaskan bahwa pembangunan Mall Tatura membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar, yaitu sekitar Rp350 miliar. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Palu hanya Rp1,2 triliun.
Dia juga mengungkapkan bahwa dana asuransi sebesar Rp87 miliar tersebut telah habis sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota. “Uang itu sudah habis sebelum saya dilantik. Saya tidak tahu ke mana uang miliaran rupiah itu. Kalau mau lebih jelas, silakan tanyakan kepada pemimpin sebelumnya,” ujar Hadianto sambil tersenyum.
Situasi ini semakin rumit karena, meskipun ada wacana Pemkot Palu meminjam dana dari Bank Dunia pada tahun 2023, Hadianto mempertanyakan apakah Pemkot mampu mengembalikan pinjaman tersebut dalam satu tahun, terutama mengingat pembangunan mall belum dimulai. Dengan masa jabatan Hadianto yang berakhir pada 2024, ia tidak ingin meninggalkan beban utang besar bagi pemerintah berikutnya.
Di sisi lain, calon wali kota Hidayat tidak memberikan tanggapan langsung terkait isu dana asuransi ini selama debat berlangsung, sehingga bola pertanyaan yang dilempar Wartabone terus menggelinding tanpa jawaban dari Hidayat.
Debat ini memunculkan sorotan besar mengenai tantangan yang dihadapi Kota Palu dalam upaya rekonstruksi pasca bencana, termasuk prioritas anggaran yang terbatas serta transparansi penggunaan dana publik.
Reporter: IRMA/Editor: NANANG
