PALU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Armin, menggelar Reses atau menjaring aspirasi konsituen Caturwulan III Tahun Sidang 2023, di Jalan Malontara, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Pengawu, Selasa (17/10) malam.
Dikesempatan itu Armin menjelaskan, bahwa masa Reses adalah masa di mana anggota DPRD bekerja di luar kantor, melakukan kunjungan ke konsituen atau Daerah pemilihan (Dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat.
Dalam sesi tanya jawab, salah seorang warga, Anti mengeluhkan kinerja pemerintah Kota Palu yang kerap melakukan pendataan pada pelaku UMKM, tetapi tidak pernah direalisasikan.
“Kalau bisa pak, bantuan usaha disalurkan langsung saja. Karena sudah beberapa kali didata. Tapi sampai sekarang tidak ada bantuannya. Takutnya ada yang bermain memanipulasi data. Justru yang dapat bantuan, mereka yang tidak memiliki usaha. Jadi kasian kami yang punya usaha, ribet buat proposal, tapi tidak dapat bantuan usaha,” ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Palu menjelaskan, untuk UMKM tidak diprioritaskan untuk perorangan, tapi kelompok. Persyaratannya cukup hanya KTP.
“Saya buktikan bantuan itu terwujud pada tahun 2024. Agar tidak ada dusta diantara kita, catat nomor hp saya,” ujar Ketua DPRD Palu ini sambil menyebut nomor handphonennya.
Bahkan Armin memudahkan warga yang ingin membuat proposal untuk bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dengan menyetor KTP dan nama usahannya, nanti pihaknya yang akan membuatnya.
“Jadi kalau ada yang ingin membuat proposal untuk bantuan KUBE, kirim saja KTP dan nama usahanya. Nanti kami yang buatkan. Tapi untuk tahun 2024. Karena untuk 2023, telah selesai pembahasan penganggaran biaya tambahan (ABT). Saya tetap masukan apa usulannya. Terserah komiu mau pilih saya nanti atau tidak, yang penting niat saya ingin membantu,” ucapnya.
Sementara, warga lainnya mempertanyakan belum terbangunnya jembatan gantung penghubung Kelurahan Pengawu dan Palupi.
“Sampai sekarang belum ada tanda-tanda pembangunan jembatan itu direalisasikan. Perencanaan dulu akan dibangun jembatan gantung,” tanya warga.
Armin menjelaskan, bahwa pembangunan jembatan yang melintas sungai Lewara, merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk ini, urusannya sangat sulit. Walaupun sudah diusulkan di Musrembang, namun izinnya dari pusat. Dulu pernah kita usulkan untuk pembangunan jembatan gantung, tapi tidak diperbolehkan. Urusannya sangat ribet, izinnya harus dari Balai sungai pusat. Kalau mereka tidak izinkan, ya tidak bisa. Itu kendala Pemerintah Kota. Namun saya akan coba tanyakan lagi kepada Dinas Pekerjaan Umum,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengaku jika warga sungkan mengungkapkan unek-uneknya secara langsung, boleh menghubunginya melalui telepon seluler. Atau mengisi kolom quesioner yang telah disediakan oleh panitia reses.
Dikesempatan itu Armin mengungkapkan, dirinya memiliki empat program yang telah direalisasikan dari Reses Caturwulan II lalu. yakni, mobil ambulans, tenda, kursi, sound systim yang gratis kepada masyarakat, serta pengaspalan jalan Nasikirin sepanjang 1 Km.
“Kita liat sendiri saja. Siapa yang banyak membantu warga di sini. Pak Arimin sangat aspiratif karena sudah terbukti banyak membantu kita,” ucap ketua RW 6 Pengawu.
Dipenghujung Reses, Armin juga menyerahkan 1 unit tandon air 5000 liter kepada warga.
YAMIN
