PALU – Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo meminta agar Pemerintah Daerah perlu mengawasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, agar tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu, serta melaksanakan gerakan penghematan energi.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, menyampaikan hal tersebut saat memberi dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022 bertajuk “Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)”, Rabu (14/9).
Pemda juga dianggap perlu menggalakkan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen, seperti cabai, bawang, dan komoditas lainnya, sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga dan membangun kerja sama antar daerah dalam memenuhi kekurangan komoditas
Wempi menegaskan, pemerintah provinsi diminta mengumumkan persentase inflasi di kabupaten/kota setiap bulannya. Langkah tersebut dilakukan, agar bupati dan wali kota bekerja mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing.
“Dengan diumumkan persentase kabupaten/kota, maka kita dapat mencermati daerah mana yang inflasinya terkendali,” ujarnya.
Pemda juga perlu mengintensifkan jaring pengaman sosial, baik dari Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (bansos), anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), maupun bansos dari pemerintah pusat.
Di lain sisi, lanjut Wempi, kepala daerah beserta jajarannya juga diminta berhati-hati dan cermat dalam melakukan komunikasi kepada publik. Kepala daerah harus memastikan pihaknya bekerja keras untuk mengendalikan inflasi, namun tidak lantas membuat masyarakat menjadi panik.
“Masyarakat diminta untuk tetap tenang, karena inflasi masih relatif aman dan terkendali,” terang Wempi.
Upaya penting lainnya, Pemda harus meningkatkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta merespons cepat atas perkembangan harga dari waktu ke waktu.
Wempi mengungkapkan, berbagai kunci penting itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada Pemda yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, pada 18 Agustus 2022. Arahan itu diantaranya agar Pemda menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan, menambah pasokan komoditas pangan yang harganya bergejolak, memperlancar distribusi pasokan komoditas pangan, serta melakukan komunikasi yang efektif dan positif.
Arahan lainnya dari Presiden, tambah Wempi, Pemda diharapkan dapat melaksanakan kerja sama antar daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan pokok antarwaktu dan antar wilayah. Selain itu, Pemda perlu mendukung terciptanya ekosistem stabilitas harga dengan menjaga keseimbangan dari sisi pasokan produsen dan konsumen, mendorong produktivitas pangan, serta mempermudah investasi dengan tetap mengacu pada strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif).
Sebagai informasi, Rakorpusda tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat lainnya. Selain itu, hadir pula gubernur maupun bupati/wali kota dari sejumlah daerah.
Pada kesempatan itu Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura akan meminta setiap bulannya BPS dan BI dapat merilis inflasi setiap daerah kabupaten/kota, dan Provinsi Sulawesi Tengah.
Reporter Irma
