SIGI – Dua kepala daerah Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dan Bupati Sigi Mohammad Irwan saling berseteru dikarenakan kepengurusan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Penyebab itu, adalah Surat Keputusan Ketua Umum Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Sulawesi Tengah Hadianto Rasyid, tentang Pelaksana Tugas (Plt) Asosiasi Kabupaten PSSI, dengan nomor surat 240/Asprov-PSSI-ST/VI-2023. Dalam surat itu, Asprov tidak mengakui keabsahan Askab Sigi.
Ketua Askab PSSI Sigi Mohamad Irwan, Senin (10/07), di hadapan sejumlah media di RTH Wisata Taiganja menyatakan penolakannya atas keputusan tersebut.
“Kami dari pengurus Askab PSSI Sigi dan PS di Wilayah Sigi, menolak surat dan SK yang dikeluarkan oleh Asprov PSSI Sulteng, karena kami nilai cacat hukum, ” tegas Mohamad Irwan.
Surat Keputusan yang diterbitkan ada kejanggalan tanggal dan hasil rapat yang dilakukan. Kedua, dalam Statuta PSSI tidak dijelaskan atau diharuskan bila ada musyawarah harus menghadirkan Asprov PSSI Sulteng. Hal ini dibuktikan pada musyawarah Askab PSSI Sigi di tahun pertama dirinya memimpin, dimana saat itu tidak dihadiri Asprov PSSI Sulteng namun musyawarah itu tetap diakui oleh Asprov PSSI Sulteng.
Dia meminta Hadianto, jangan membawa olahraga ke ruang ruang politik.
“Mari jadikan olahraga yang murni tanpa ada hal-hal tendensi lain. Jangan nanti melihat saya sebagai ketua Askab PSSI Sigi sementara yang lain tidak,” ujarnya.
Selama ini kata Mohamad Irwan, Askab PSSI Sigi dan Askab daerah lain dalam kegiatan yang dilakukan berjalan masing-masing, dan tidak ada manajemen pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Asprov, apalagi terkait dengan pendanaan.
“Selama ini Askab-Askab melakukan kegiatan sendiri, baik itu Diklat wasit dan juri serta hakim garis dan pembinaan SSB juga dilakukan sendiri. Selama ini Asprov tidak pernah terlibat memperhatikan. Asprov hanya masuk ke ruang-ruang lain bukan ke ruang ruang olahraga, ” imbuhnya.
Asprov PSSI Sulteng itu harap Mohamad Irwan, menjadi netral, menjadi bijak, lebih profesional, terorganisir dalam berorganisasi dalam ruang ruang yang baik. Adapun Askrov PSSI Sulteng menetapkan Plt di Askab PSSI Sigi, PSSI di wilayah Sigi akan tetap berjalan normal.
“Ada dan tidak adanya Plt, PSSI di Sigi tetap berjalan biasa, dan kami anggap Plt itu tidak ada, serta tidak perlu lakukan kordinasi ke Asprov, karena akses ke sana tidak ada. Sebab orang-orang yang pantas menduduki pengurus Asprov disingkirkan. Olehnya sekali lagi, jangan membawa olahraga ke ranah politik,” tandasnya.
Reporter: Hady/Editor: Nanang
