PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, berharap, infrastruktur maupun bangunan hunian tetap (huntap) yang dibangun untuk korban bencana alam betul-betul memiliki kualitas sebagaimana yang diharapkan dan distandarkan oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kami juga berharap fasilitas pendukung dapat selesai dalam waktu bersamaan. Karena terkadang yang menjadi penghambat masyarakat kita untuk bisa menghuni hunian yang sudah disiapkan adalah masalah lain seperti lambatnya air yang masuk dan lainnya,” harapnya, saat menghadiri groundbreaking pembangunan infrastruktur kawasan Huntap Tondo II, Kelurahan Tondo, Kamis (05/01).
Dengan begitu, kata dia, seperti harapan bersama di awal tahun 2024 mendatang, semua bisa selesai dan masyarakat sudah bisa menghuni huntap.
Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat Tondo yang telah menerima pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Tondo II untuk warga Kota Palu yang terdampak bencana alam 2018 silam.
Menurutnya, masalah utama keterlambatan pembangunan huntap adalah lahan yang bersengketa dengan masyarakat.
“Alhamdulillah melalui tanggungjawab yang diberikan kepada Pak Wapres kepada saya terkait dengan penyelesaian sengketa dengan masyarakat, maka solusi yang kami berikan dapat diterima baik oleh masyarakat lewat program konsolidasi tanah yang mendapat dukungan dari Kementerian ATR/BPN baik di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu,” jelasnya.
Dia menyatakan, program KT berjalan dengan baik sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat. Masalah klaim ataupun sengketa lahan pun dapat diselesaikan dengan baik.
“Alhamdulillah win-win solution yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat, saat ini dalam proses,” ungkapnya.
Dia menjelaskan khusus KT di Kelurahan Tondo untuk RTRW dan RDTR Kota Palu telah mendapatkan persub dari Kementerian ATR/BPN. Dalam RTRW dan RDTR itu juga, katanya, Pemkot Palu telah memasukkan perencanaan kota baru sebagai kota mitigasi yang berada di kawasan Tondo II.
“Di kawasan tersebut mengakomodir konsolidasi tanah yang kita berikan sebagai win-win solusi kepada masyarakat Tondo agar masyarakat setempat dapat menerima ganti atas hak yang diklaim oleh masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Bank Dunia sejak awal telah menekankan kepada pemerintah pusat dan daerah, bahwa mereka tidak menginginkan adanya perselisihan atau apapun dalam proses pembangunan huntap.
Oleh karena itu, tambahnya Pemerintah Kota Palu bersandar dengan dukungan dari Gubernur Sulawesi Tengah, kemudian melakukan langkah dan upaya yang bisa diterima baik oleh semua pihak.
Pada kesempatan tersebut, Hadianto juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas perhatian yang sangat baik kepada masyarakat, terkhusus dalam menghadapi bencana 2018 silam sampai dengan proses akhir yang dijalani hari ini.
Lebih lanjut kata Hadi bahwa Pemerintah Daerah memiliki hutang kepada masyarakat terkait dengan penyelesaian klaim atas lahan ini, sehingga ketika terjadi pergantian kepemimpinan jangan sampai hal ini terlewatkan dan terlupakan.
Dia mengatakan perlu menjadi catatan bersama bahwa ketika kita menginginkan pertumbuhan yang baik di kota ini, maka salah satu unsur penguatnya adalah kepastian hukum.
Dengan kepastian hukum yang ada, maka akan dapat menjamin siapapun berinvestasi aman dan baik di Kota Palu.
Adapun jumlah Huntap Tondo II yang akan dibangun berjumlah sekitar 1.050 unit sekaligus dengan infrastruktur permukiman yang ada di kawasan tersebut.
Reporter : Hamid
Editor : Rifay
