PALU – Hingga saat ini pemerintah memperkirakan pembangunan Hunian tetap (Huntap) bagi warga yang terdampak bencana, masih mencapai 4000 unit lagi.
“Kalau kita hitung secara matematik, kurang lebih dibutuhkan hampir 4000 unit Huntap lagi,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Moh. Bambang Sabarsyah, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Rabu (16/07).
Bambang menjelaskan, sejauh ini Huntap yang dibangun oleh yayasan-yayasan sangat ketat menyeleksi calon penghuni yang akan menempati Huntap Tondo I (belakang kampus Untad) yang mereka bangun.
“Waktu itu Budha Tzu Chi melaksanakan seleksi dua tahap. Pertama itu 1.345 warga yang mengikuti proses wawancara. Seleksi kedua, 435 warga. Artinya dari rumah yang mereka bangun kami sudah lakukan semacam verifikasi, ditambah dengan yayasan AH Center itu ada 1.880 warga yang memilih di lokasi Tondo I,” jelasnya.
Sementara, sampai saat ini ketersediaan Huntap di Tondo I tidak cukup, karena yayasan Budha Tzu Chi membangun 1.500 unit, AH Center 75 unit, selebihnya masih dalam rencana 25 unit. Kemudian Budha Suci juga berencana akan menambah lagi. Sementara jika melihat kondisi lahan sudah tidak bisa dilakukan penambahan. Sebab, 30 persen dari luas lahan sesuai dengan penetapan lokasi (Penlok) akan dibangunkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Jadi untuk lokasi Huntap Tondo 1 itu kita kekurangan kurang lebih 300 unit Huntap. Jadi warga yang sudah ikut seleksi dari yayasan-yayasan itu kemungkinan nantinya kalau mereka sudi, akan direlokasi ke wilayah Huntap Tondo II (Belakang Polda) atau Huntap III Wilayah Talise (belakang eks STQ) karena di Tondo I kita kekurangan lahan,” akunya.
Kemudian, lahan lokasi Huntap IV di Kelurahan Duyu yang tersedia sangat terbatas. Sekitar 230 hektare. Sementara masyarakat yang meminta untuk direlokasi ditempat itu sebanyak 315 KK.
“Karena lahan terbatas, berarti ada kekurangan hampir 100 unit Huntap untuk warga yang memilih disini. Beberapa kali memberikan pengarahan kepada masyarakat, bahwa sisa pilihan berdasarkan lokasi yang tersedia yang kira-kira ada. Itu hanya di Tondo II dan Talise atau berada di belakang STQ,” jelasnya.
Lebih jauh Bambang mengaku, data tersebut yang masuk pada mereka. Yang akan diverifikasi kembali, karena berdasarkan aturan bahwa pembangunan Huntap yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dilaksanakan pihak Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggunakan sistem seperti proses stimulan yakni, by name by address.
“Artinya, namanya dulu kami ajukan, lalu dibangunkan Huntapnya. Sama dengan proses stimulan. Beda dia dengan yang dibangun yayasan. Nah dari nama-nama yang belum terverifikasi ini, saya bisa sebutkan untuk Tondo II itu ada 2.7077 nama. Itu memang masih perlu verifikasi dan validasi kembali. Lalu di Talise, kurang lebih ada 1.15 nama, jadi kalau kita hitung secara matematik berarti dari semua angka ini kurang lebih dibutuhkan hampir 4000 unit Huntap lagi,” sebutnya.
Dipenghujung, Bambang juga menyampaikan bahwa, terkait dengan relokasi mandiri atau pembangunan relokasi ditempat sendiri. Dari data terakhir didinas, sebanyak 572 KK. Tetapi hal tersebut terjadi dinamika, karena masyarakat meminta untuk selalu diberikan kesempatan untuk memasukan berkas pengajuan, sementara sesungguhnya deadline waktu sudah ditutup.
Perlu diketahui, proses pembangunan Huntap bagi para korban bencana yang masuk dalam zona merah, Pemkot Palu diberikan deadline waktu oleh pemerintah pusat hingga Desember 2020. sehingga masyarakat yang saat ini masih mendiami Hunian sementara (Huntara) sudah harus menikmati Huntap diwaktu yang telah ditentukan itu. (YAMIN)
