PALU – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang menerima pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Poso, sepakat agar ada evaluasi terkait pelaksanaan Operasi Tinombala di Kabupaten Poso.
“Kalau saya, dihentikan saja Operasi Tinombala. Janggal kedengaran hanya mengejar kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang katanya sekarang jumlahnya tidak sampai 20-an orang, tapi butuh waktu puluhan tahun dan personel ratusan orang,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofiah, S.Ag, MH, Kamis (11/06).
Diketahui, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Poso yang melakulan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Sulteng, yakni Romy S Alimin, M Yusuf, Makmur Lapido, Hidayat Bungasawa, Iskandar Lamuka.
Rombongan DPRD Kabupaten Poso diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulteng HM Arus Abdul Karim yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 1 Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah dan anggota ĎPRD Sulteng lainnya, masing-masing Yus Mangun, Zainal Abidin Ishak dan Enos Pasaua.
Kedatangan anggota DPRD Poso itu dalam rangka menyampaikan situasi dan kondisi Poso yang kembali mulai mencekam selang beberapa bulan terakhir ini, karena adanya korban penembakan dan pembunuhan.
Rombongan DPRD Poso menyampaikan, bahwa situasi dan kondisi keamanan Poso, sangat membutuhkan dukungan DPRD Sulteng.
Juga dilaporkan, bahwa DPRD Poso, telah melakukan RDP dengan Kapolres Poso, terutama terkait dengan tertembaknya sejumlah warga sipil yang tidak berdosa di daerah itu.
“Terus terang kami yang mengikuti kejadian demi kejadian hingga tiga korban warga kami sangat memilukan,” kata Wakil Ketua DPRD Poso, Romy D Alim dalam rapat tersebut.
Demikian halnya dengan M Yusuf serta Iskandar Lamuka. Mereka menyampaikan begitu runtut peristiwa yang sangat membuat sesak dada keluarga korban.
Menanggapi sejumlah peristiwa yang disampaikan oleh para wakil rakyat dari daerah penghasil eboni tersebut, Hj Wiwik Jumatul Rofiah dan Yus Mangun memberikan dukunganya pada DPRD Poso yang meminta agar operasi Tinombala segera dihentikan sesuai harapan dari pihak DPRD Poso.
Wiwik mengusulkan agar secepatnya dilaksanakan RDP.
“Kalau perlu paling lambat, Senin pekan depan. Kami juga minta, FUI dan TPM turut diundang dalam RDP,” katanya.
Ketua Fraksi PKS itu juga meminta penyelesaian masalah hukum bagi warga sipil yang tertembak di Kabupaten Poso agar dilakukan secara terbuka dan transparan.
“Jangan ada kesan melindungi, walaupun pelakunya mungkin saja aparat,” tegasnya.
Sementara itu, Yus Mangun memberi apresiasi kepada DPRD Poso dan berjanji akan memback up DPRD Poso.
Sementara Zainal Abidin Ishak mengatakan, perlu ditelusuri siapa yang bertanggung jawab dalam terbunuhnya tiga korban, seperti Qidam, Firman dan Syarifuddin tersebut.
“Apakah Satgas Tinombala atau pihak aparat di tingkat Polsek yang bertanggung jawab. Ini yang perlu kita dalami dalam waktu singkat ini. Jangan kita lama-lamakan,” kata Politisi Partai Golkar itu.
Senada dengan rekan-rekannya, Wakil Ketua DPRD Sulteng, M Arus Abdul Karim menyatakan bahwa akan melakukan RDP dengan Polda Sulteng dan juga akan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk Polres Poso dan Satgas Tinombala, dalam waktu dekat. (RIFAY)
