PALU – Wakil Ketua (Waket) II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Syarifudin Hafid, mengikuti rapat koordinasi dan strategi perlindungan pekerja migran Indonesia, di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (18/11).
Rakor ini dihadiri langsung Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, beserta jajaran pejabat kementerian, Forkopimda dan instansi vertikal lainnya.
Waket II DPRD, Syarifudin Hafid, menyampaikan harapannya agar pertemuan ini menghasilkan langkah konkret. Ia juga berharap ada perbaikan sistem yang lebih terintegrasi, sehingga pekerja migran dapat bekerja dengan aman dan nyaman serta mendapatkan perlindungan yang optimal dari pemerintah.
“Komitmen bersama ini harus kita wujudkan dalam aksi nyata,” tegasnya.
Menurutnya, kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah untuk membahas berbagai tantangan, termasuk pemberantasan sindikasi perdagangan orang dan penyelesaian kasus-kasus pekerja migran.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder, diharapkan program perlindungan pekerja migran dapat semakin efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat dari seluruh pihak untuk memberikan perlindungan terbaik kepada pekerja migran Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga hak dan kesejahteraan warganya di luar negeri,” katanya.
Pjs Gubernur Sulteng, Novalina, saat membuka kegiatan, mengatakan, Sulteng siap menjadi mitra strategis dalam upaya memberikan perlindungan terbaik bagi pekerja migran.
“Sinergi antara pusat, daerah, dan stakeholder akan menjadi kunci utama keberhasilan program ini,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, dalam arahannya, menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran.
“Pekerja migran bukan hanya pahlawan devisa, tetapi juga representasi martabat bangsa. Oleh karena itu, kita harus memastikan hak-hak mereka terpenuhi, mulai dari perekrutan hingga kepulangan,” katanya. */RIFAY
