PALU – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muharram Nurdin, mengatakan, ada beberapa gagasan cerdas yang disampaikan gubernur dalam berbagai kesempatan, belum ditangkap dengan baik oleh OPD.
Salah satu gagasan cerdas yang dimaksud adalah mengampanyekan Sulawesi Tengah sebagai negeri seribu megalit.
Namun, kata dia, gagasan itu tidak menjadi arah kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Priorotas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.
“Saya tidak tahu apakah ini hanya dipahami bahwa gagasan itu hanya seremonial sehingga tidak masuk dalam arah pembangunan kebijakan ekonomi dalam KUA-PPAS,” katanya, saat mengikuti rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS Tahun 2024, antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulteng, di ruang sidang utama DPRD, Rabu (09/08).
Padahal, kata dia, ini adalah gagasan besar untuk membawa nama Sulteng di mata dunia. Baginya, ini adalah sejarah baru Sulteng yang bisa diaplikasikan dalam KUA-PPAS.
Menurutnya, dalam 10 arah kebijakan ekonomi 2024, tidak ada sama sekali menyinggung tentang gagasan gubernur tentang negeri 1000 megalit tersebut.
Padahal, kata dia, jika itu diformulasikan dalam arah kebijakan dalam KUA-PPAS, maka akan menjadi potensi ekonomi Sulteng.
“Sia-sia pikiran besar gubernur karena tidak diterjemahkan dalam kebijakan. Saya berharap ini bisa dimasukan kembali, kecuali kalau memang hanya dimaksudkan untuk kegiatan seremonial atau hanya sekali seumur Sulteng,” tegasnya.
Lebih lanjut ia mentatakan, dalam rancangan KUA-PPAS, yang disampaikan TAPD hanya menempatkan narasi Sulteng negeri 1000 megalit sebagai sebuah indikator kegiatan dalam RKPD Tahun 2024.
Menurutnya, pada tahapan ini tentu membutuhkan narasi yang logik untuk mencuri perhatian dunia.
“Ada apa di Sulteng. Jadi bukan hanya menjual sumber daya alam dengan investasi yang ekstraktif. Saya berpendapat bahwa narasi Sulteng Negeri 1000 megalit bisa disusun lebih menarik dengan mengaitkan teori Darwin yang menurut imajinasi kolektif bahwa terori itu dibangun di wallacea yang sebenarnya itu di walea,” jelas Ketua DPD PDI-Perjuangan Sulteng itu.
Ia juga menyarankan kepada TAPD untuk merancang kebijakan penerimaan PAD dengan memanfaatkan potensi penerimaan yang selama ini belum dimanfaatkan dengan baik.
Ia mencontohkan kendaraan operasional perusahaan tambang yang masih menggunakan pelat kendaraan luar Sulawesi Tengah.
Selain itu, tambah Muharam, sangat penting untuk menyusukan Perda Jasa Lingkungan, selain sebagai sumber penerimaan PAD juga dimaksudkan untuk memproteksi lingkungan agar pemanfaatan sumber daya alam menjadi lebih baik dan berkeadilan.
Reporter : Hamid
Editor : Rifay
