PALU- Wakil Gubernur Ma’mun Amir merasa dilema tersendiri dalam pembangunan di Daerah Provinsi Sulteng, di satu sisi Sulteng memiliki potensi ekonomi yang besar, atau potensi tambang sangat besar, tetapi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima belum mencerminkan potensinya.
“Pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai 15,21 persen atau lebih tinggi dari nasional, tetapi angka kemiskinan dan penganggurannya juga tinggi. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan lebih besar bagi daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya,” ujar Wagub Sulteng Ma’mun Amir, di Gedung Pogombo Kantor Gubernuran, Senin pagi tadi (6/12).
Merespon dari permasalahan yang disampaikan oleh para kepala daerah tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengungkapkan bahwa kondisi pemerintahan hari ini tidak bisa dilepaskan dari penyebaran pandemi Covid-19.
“Fokus Pemerintah pusat untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi, dengan mengeluarkan kebijakan refocussing dan realokasi sehingga menyebabkan alokasi anggaran yang sudah disepakati sebelumnya, terjadi perubahan baik ditingkat pusat maupun daerah,” ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Depatemen Keuangan RI ,Astera Bhakti Primanto.
Astera menjelaskan, bahwa pengalokasian DBH menjadi permasalahan yang dihadapi oleh daerah diseluruh Indonesia. Pihaknya terus melakukan sosialisasi agar daerah memiliki persepsi yang sama dalam menghitung DBH, terutama dalam menentukan waktu perhitungan komoditas yang dimiliki oleh daerah.
Selain itu, pihaknya juga siap membantu daerah untuk mempersiapkan daerah dalam mendapatkan DID. “Intinya kita perlu menjaga tatakelola dan harmonisasi yang baik dalam mengelola TKDD baik dipusat maupun daerah. Kami punya komitmen untuk memenuhi semua hak daerah,” imbuhnya.
Sementara Muhidin Muhammad Said, Wakil Ketua Banggar DPR RI mengatakan, kedatangan pihaknya ke Sulawesi Tengah memiliki nilai strategis bagi proses pembangunan di Sulteng, terutama dalam pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Pertemuan Banggar DPR RI dengan seluruh Kepala Daerah di Sulawesi Tengah yang juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan harus mampu dimanfaatkan oleh seluruh kepala daerah untuk membangun kesepahaman dan juga mencari solusi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan TKDD.
Dalam menutup diskusi, Muhidin yang juga merupakan legislator dari Sulteng ini, berharap apa yang disampaikan oleh para kepala daerah, mendapat perhatian dan dicarikan jalan keluarnya oleh Dirjen Perimbangan Keungan.
“Kami juga punya komitmen untuk terus memantau pelaksanaan TKDD di seluruh Indonesia, agar pelaksanaan TKDD bisa lebih baik dan berkualitas yang tentunya akan mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Muhidin.
Reporter: IRMA
Editor: NANANG
