PALU- Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Ma’mun Amir, mewanti-wanti Kepala Sekolah di Sulawesi Tengah untuk lebih fokus pada kualitas pendidikan. Lebih tegas lagi, dia tak ingin di tahun 2022, pimpinan sekolah sibuk mengurus proyek pembangunan sekolah.

“Saya harap kedepan kepala sekolah jangan lagi mengurus proyek biarlah pengelolaan proyek melalui sistem yang akan dibentuk. Sehingga kepala sekolah fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas keluaran anak didik untuk bisa bersaing pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ujar Wagub Sulteng Ma’mun Amir saat kunjungan di Kabupaten Banggai, Rabu (6/10).

Dia menyampaikan bahwa Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan vokasi dan pendidikan gratis, sehingga tidak ada alasan kedepan anak-anak putus.

Menurutnya, pendidikan gratis tahun 2022 sudah harus dilaksanakan dengan baik. Olehnya Surat Keputusan Gubernur tentang sumbangan pendidikan akan dicabut. Pada tahun 2022 selain pungutan dicabut juga akan dialokasikan anggaran bagi guru honorer .

“Saat ini kita mendengar bersama hasil laporan kepala sekolah. Saat ini sudah tidak lakukan pungutan lagi untuk biaya sumbangan pendidikan bagi anak sekolah. Kalau hari ini sudah tidak dilakukan pungutan, berarti kebutuhan operasional sekolah tercukupi melalui dana BOS sekolah,” ujar Wagub Sulteng.

Berkaitan dengan penataan aset, Ma’mun menyampaikan agar seluruh tanah lokasi sekolah harus segera disertifikatkan. Hal ini juga untuk melaksanakan rekomendasi KPK tentang penataan aset daerah.

Menurutnya, bila kedepan terdapat hasil temuan yang berulang-ulang baik dari Inpektorat dan BPK, maka pengelola aset dan atasannya akan dievaluasi dan diganti.

“Harapan kita kedepan hasil audit baik BPK dan inpektorat harus lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, prioritas pemerintah kedepan adalah meningkatkan kualitas infrastruktur daerah. Program 100M/Tahun/Kabupaten, menjadi solusi untuk meningkatkan pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Dengan program ini porsi pembangunan di setiap daerah akan merata.  Selain itu ia juga mengingatkan kembali program pembangunan infrastruktur sebagai daerah penyangga ibu kota baru.

Reporter: IRMA/Editor: Nanang