PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meyampaikan apresiasi atas terlaksananya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPKP dengan pemerintah Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Universitas Tadulako (Untad).
Penandatanganan yang dirangkaikan dengan penyampaian hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2023 itu, dilaksanakan, di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (11/04).
Penandatanganan MoU, Untad oleh Rektor Untad Prof. Dr. Amar, Bupati Poso dr. Verna Gladis Mery Inkriwang, Bupati Parimo diwakili Wakil Bupati Hi. Badrun Nggai dan Kota Palu yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr.Muhammad Rizal.
Wakil Gubernur Sulteng, Mamun Amir berpesan, dengan penandatanganan MoU diharapkan pengelolaan anggaran dapat lebih baik, dan kepada Rektor Untad, agar mempersiapkan kader terbaik yang potensial yang kelak menjadi pimpinan daerah kedepan. Karena menurutnya, pemerintah provinsi sedang melakukan study berkaitan visi-misi Gubernur Sulteng terkait pemekaran wilayah yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kesempatan kepada siapa saja.
“Prediksi saya dengan Pak Gubernur, Sulawesi Tengah bisa dimekarkan menjadi empat yakni rumpun toli-toli, rumpun kaili, rumpun sintuwu maroso dan rumpun banggai raya. Untuk itu kami persiapkan dasar dan pondasinya agar generasi kedepan yang dihasilkan Rektor dapat menjadi pegawai yang handal,” sebut Wakil Gubernur.
Menurut Wakil Gubernur, instruksi pertama yang dikeluarkan dalam kepemimpinannya bersama Gubernur Rusdy Mastura yakni inspektorat harus mengawal OPD yang memiliki potensi melakukan kekeliruan dan Alhamdulillah berkat bimbingan BPKP perwakilan Sulteng mendapat predikat WTP.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng, Evenri Sihombing mengawali sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Gubernur Sulteng dan seluruh jajaran karena telah memfasilitasi penyelenggaraan kesepakatan tata kelola yang lebih baik dan penyampaian hasil-hasil evaluasi penyelenggaraan perencanaan.
Diharapkan tata kelola daerah lebih baik termasuk penyelenggaraan pendidikan di universitas yang lebih baik dan akuntabel.
“Kegiatan ini bukanlah awal, tetapi adalah langkah yang paling mendasar untuk membangun Sulawesi Tengah kedalam tata kelola yang lebih baik, demikian pula dengan kerjasama dan berharap tidak hanya berakhir di atas kertas,” ujarnya.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah, Raden Suhartono berharap, dengan anggaran terbatas pemerintah agar memprioritaskan program kegiatan yang bermanfaat dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Juga dibutuhkan evaluasi, apakah anggaran tersebut sinkron dengan pusat dan daerah dengan harapan provinsi Sulawesi Tengah semakin meningkat dam maju dari provinsi lainnya.
Editor : Yamin
