Vaksin Tidak Menjamin Bebas dari Serangan Covid

oleh -
Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag

PALU – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Hj Sakinah Aljufri mengatakan, vaksinasi Covid-19 yang tengah dilakukan pemerintah saat ini, tidak menjamin seseorang bisa terbebas dari serangan virus tersebut.

Sepengetahuannya, vaksinasi hanya menjamin kekebalan 60 persen dari serangan virus yang sudah menelan ribuan korban jiwa itu.

“Vaksin hanya menjamin 60 persen, jadi walaupun sudah divaksin tetap harus menerapkan protokol Covid-19, karena walaupun sudah divaksin ternyata masih ada juga yang terkena Covid-19,” tutur Sakinah, usai melaksanakan reses di Palu, Ahad (09/05).

Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, di antaranya dengan melarang mudik lebaran dan meniadakan ibadah di masjid-masjid pada wilayah dengan kategori zona berbahaya.

Sementara di sisi lain, pemerintah sendiri malah membuka akses ke lokasi wisata dan pusat-pusat perbelanjaan.

“Sebenarnya ini juga menjadi kekhawatiran bagi kami, termasuk dibukanya mall dan pasar secara besar-besaran. Ini kenapa, ada apa dengan negeri kita ini. Kalau kita mau terapkan ini, ya terapkan secara maksimal dan total. Jangan objek wisata dibuka, tapi masjid ditutup dan orang dilarang mudik. Jadi bukannya kita menolak, tetapi harus ada pemerataan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Wanita Islam Alkhairaat (WIA) itu.

Terkait itu, pascareses nanti, pihaknya akan melakukan tatap muka dengan Kementerian Pariwisata, guna membicarakan persoalan tersebut. Kebijakan yang diterapkan saat ini akan menjadi catatan untuk dibicarakan dengan kementerian terkait.

“Keluh kesah dari masyarakat harus didengar supaya kesannya ada keadilan. Masyarakat bingung, mereka mau dengar apa kata pemerintah, tapi tempat-tempat wisata dibuka, mall dibuka, kok masjid dilarang,” katanya.

Terkait masalah pendidikan, lanjut dia, sekarang ini sedang timbul varian baru Covid-19. Sementara di sisi lain, tatap muka terbatas akan dibuka sebagaimana instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sehingga perlu dibahas kembali.

“Nanti setelah reses juga kami akan tatap muka lagi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membicarakan masalah tatap muka terbatas ini. Jangan sampai sudah dibuka pertemuan terbatas ini, tiba-tiba muncul lagi cluster baru Covid-19,” pungkasnya. (RIFAY)