PALU – Universitas Tadulako (Untad) menggelar audiensi dengan jajaran Pimpinan VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Hotel Santika Palu, Ahad (10/08).
Pertemuan membahas perkembangan Untad pasca bencana dan pandemi COVID-19, tantangan pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, serta peluang kerja sama strategis ke depan.
Delegasi BPK RI dipimpin Pimpinan VI BPK RI, Drs. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA., ChFA., CSFA., didampingi Direktur Jenderal Pemeriksaan Negara Wilayah VI, Dr. Laode Nusriadi, serta sejumlah pejabat dan tenaga ahli.
Dari pihak Untad hadir Rektor Prof. Dr. Ir. Amar bersama jajaran pimpinan universitas, termasuk para wakil rektor dan perwakilan Satuan Pengawasan Internal (SPI).
Rektor Untad memaparkan capaian penting universitas yang telah meraih akreditasi Unggul, memiliki 11 fakultas, satu pascasarjana, sekitar 95 program studi, dan lebih dari 53 ribu mahasiswa.
Ia menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola, memodernisasi infrastruktur, dan meningkatkan kualitas Tridharma, dengan target menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum pada 2027.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, Dr.sc.agr. Aiyen, menyoroti tantangan sumber daya manusia, rendahnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibandingkan kampus besar di luar Jawa, serta hambatan birokrasi penggunaan anggaran dan pengadaan sarana prasarana.
Pimpinan VI BPK RI, Fathan Subchi, mengapresiasi langkah pengembangan yang dilakukan Untad, seraya menekankan pentingnya efisiensi administrasi tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi dengan industri dan program beasiswa berskala besar, serta menyoroti isu UKT sebagai persoalan klasik yang memerlukan kajian berbasis unit cost.
Audiensi ditutup dengan komitmen kedua pihak untuk memperkuat sinergi, membuka peluang riset bersama, dan mencari solusi atas tantangan Untad demi mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, tangguh, dan adaptif di Sulawesi Tengah (Sulteng).
