BATUI – Pemuda Adat KONAU Institut resmi melayangkan ultimatum keras kepada Bupati Banggai terkait rencana pengesahan Forum CSR DS LNG yang hanya melibatkan Kecamatan Kintom.
Achmad Yasin, mewakili KONAU Institut, menegaskan bahwa forum CSR tersebut memiliki cacat representasi dan dapat membahayakan kohesi sosial masyarakat Banggai.
“Jika Bupati Banggai tetap berani mengesahkan forum CSR yang cacat representasi ini, maka beliau harus siap menanggung konsekuensinya. Itu bukan hanya pengkhianatan terhadap masyarakat adat Batui, Toili, Nambo, dan seluruh wilayah terdampak, tetapi juga akan memicu konflik horizontal,” tegas Achmad Yasin.
Menurut KONAU Institut, Bupati seharusnya bertindak sebagai penjaga keadilan dalam pembangunan, bukan justru memfasilitasi monopoli kepentingan sempit.
“CSR adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan dan harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat secara luas. Jika Bupati hanya mengesahkan forum yang menguntungkan satu kecamatan saja, itu berarti beliau berpihak pada kepentingan sempit. Hal ini jelas akan mengorbankan masyarakat Banggai secara keseluruhan,” ujarnya.
Achmad Yasin juga mengingatkan bahwa situasi ini sangat rawan, mengingat momentum, akan datang pada Desember yang penuh dengan ritual adat di Batui.
“Jika Bupati tetap mengesahkan forum ini, beliau harus siap menghadapi akibat sosial ditimbulkan. Di Batui, masyarakat adat akan memandang ini sebagai bentuk pelecehan dan diskriminasi. Apalagi, Desember adalah bulan penuh dengan Tumpe dan Monsawe di tiap kusali. Jangan coba-coba bermain api, karena bara konflik bisa membesar,” tambahnya.
Ultimatum diberikan KONAU Institut sangat jelas: batalkan forum CSR DS LNG, atau Bupati akan kehilangan legitimasi sosial di mata masyarakat Batui dan wilayah terdampak lainnya.
“Jika Bupati tetap memaksakan diri, jangan salahkan masyarakat yang bangkit melawan dengan cara mereka sendiri. Kami di KONAU Institut sudah memutuskan untuk memobilisasi solidaritas adat dan rakyat untuk menolak forum ini. Karena ini bukan sekadar soal CSR, tetapi juga soal harga diri dan keadilan bagi masyarakat Batui dan Banggai secara keseluruhan,” pungkas Achmad Yasin.***
