PALU- Ratusan massa aksi tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Palu Menggugat, melakukan aksi unjuk rasa depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi tengah (Sulteng), Senin (25/8).
Selain melakukan unjuk rasa, aksi juga diselingi dengan teatrikal street theather diperagakan dari dewan kesenian rakyat oleh Udin FM.
Mengenakan kaos hitam lengan panjang dengan atributnya, Udin memeragakan aksi secara simbolis sebagai rakyat tertindas oleh kebijakan pemerintah dengan adanya kenaikan pajak.
Udin mengatakan, kebijakan pemerintah harus segera disesuaikan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat, terutama mengingat mayoritas rakyat Indonesia masih hidup di bawah rata-rata pendapatan per kapita.
Ironisnya, kata Udin, ketika sebagian besar masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, para elit politik justru menaikkan gaji dan merayakannya tanpa empati. Fenomena ini mencabik-cabik rasa keadilan publik, terlebih masyarakat telah berkontribusi melalui pajak, partisipasi sosial, dan upaya menjaga lingkungan tetap tidak mendapatkan perhatian sepadan dalam kebijakan publik.
“Pesan utamanya adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tidak produktif dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Legislatif sebagai wakil rakyat dan eksekutif sebagai pelaksana pembangunan seharusnya bersinergi dengan masyarakat, bukan malah memperlebar jarak sosial,” tuturnya.
Udin mengatakan, ketika aspirasi rakyat diabaikan, wajar jika muncul aksi-aksi protes. Sementara masyarakat akar rumput, seperti petani, terlalu sibuk bertahan hidup hingga tidak punya waktu memahami carut-marut kebijakan publik seharusnya berpihak pada mereka.
Usai aksi treatrikal, secara bergantian para massa aksi berorasi. Mereka meminta agar Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dihadirkan untuk melakukan klarifikasi atas dugaan kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 1000 persen, dan kenaikan pajak pelaku UMKM 10 persen.
Massa aksi memaksa meminta masuk agar bisa bertemu dengan ketua DPR Sulteng menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. Namun aparat kepolisian tetap merapatkan barisan menghalau massa aksi masuk, hampir tiga jam massa aksi berupaya menerobos masuk, pintu pagar DPRD Sulteng hingga membuat pagar DPRD rusak.
Tidak sampai hanya menyampaikan orasi, massa aksi juga mengumpulkan spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan dan membentangkan di jalan, mereka juga membakar ban-ban bekas.
Sementara Koordinator Lapangan Fauzi alias Ozi mengatakan, keadaan negara saat ini tumpang tindih dalam mengambil kebijakan, yang mana kebijakan mereka putuskan banyak kontroversial terhadap rakyat Indonesia, banyak tidak sesuai dengan keadaan rakyat saat ini.
“Keputusan-keputusan yang mereka ciptakan membuat masyarakat menjerit, karena tidak berpihak kepada rakyat yang di bawah,” katanya.
Oleh karenanya, kata Ozi pihaknya, mengajak seluruh masyarakat Kota Palu untuk membersamai menyuarakan keresahan-keresahan ada di negara ini.
“Tujuan aksi kita agar anggota DPR provinsi Sulawesi tengah mendengarkan aspirasi kita dan diperjuangkan di DPR RI agar kebijakan mereka lahirkan tidak menindas masyarakat kecil,” ujarnya.
Olehnya pihaknya menuntut pemerintah melakukan evaluasi kebijakan kontroversial tersebut, baik isu sentral, isu daerah maupun turunannya. Untuk isu sentral evaluasi kebijakan kontroversial pemerintah. Isu daerah, batalkan kebijakan PBB-P2, evaluasi pajak 10% untuk warung-warung makanan. Sedangkan isu turunan, tolak RKUHAP, bubarkan DPR, evaluasi seluruh tambang di Sulteng, evaluasi alih fungsi lahan ke pertambangan, segera sahkan RUU perampasan aset, menolak penulisan ulang sejarah Indonesia, menagih 19 juta janji lapangan pekerjaan, jaminan sosial untuk perempuan dan anak, naikan gaji buruh, dan evaluasi program MBG.
