Tak pernah terpikirkan keinginan untuk dipilih menjadi ketua umum. Baginya, tujuan utama adalah muktamar terlaksana dengan sukses dan menghasilkan rekomendasi strategis guna membawa Alkhairaat lebih baik ke depan seperti harapan publik, khususnya abnaul khairaat yang tersebar seantero negeri.
“Jangankan ditetapkan sebagai ketua umum PB Alkhairaat, untuk dicalonkan pun saya tidak pernah berpikir untuk itu,” itulah kata pembuka yang diungkapkan Dr HS Mohsen Alaydrus, MM, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) Alkhairaat hasil Muktamar Besar XI Alkhairaat, ketika ditemui media.alkhairaat.id ini, di kediamannya, Jalan Mangga, Kelurahan Kamonji, Palu Barat, Ahad (01/10) malam.
Ia merasa masih banyak tokoh-tokoh Alkhairaat yang mumpuni dan bisa memegang amanah sebagai ketua umum, sehingga apa yang dilakukan dari awal adalah bagaimana berupaya agar muktamar terselenggara dengan baik, tanpa memikirkan siapa yang dipilih jadi ketua umum.
Bersama Habib Mohsen, Muktamar Besar XI Alkhairaat yang berakhir Jumat (29/09) lalu di Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo, Kabupaten Sigi, juga mengamanahkan kepada Drs Jamaludin Mariadjang, M.Si sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Djamaluddin Mariadjang, masa khidmat 2023-2028.
Alhasil, muktamar akhirnya usai. Riak-riak kecil yang mewarnainya, kini perlahan melandai. Program-program yang digodok selama kurang lebih dua malam di muktamar, kini sudah mulai tersusun rapi. Sederet personel yang nantinya akan menjalankan program itu juga telah dipersiapkan.
Saatnya nanti, layaknya sebuah organisasi yang baru saja bermusyawarah, maka langkah lanjut yang dilakukan adalah melakukan rapat kerja nasional (rakernas).
Namun ada satu cita-cita mulia yang ingin dilakukan oleh Habib Mohsen terlebih dahulu, sembari melakukan persiapan menjelang rakernas yang direncanakan memilih tempat di Jakarta atau Kalimantan.
“Selaku ketua umum PB Alkhairaat yang perlu kami lakukan adalah konsolidasi, bagaimana faktor internal juga menjadi perhatian, mengedepankan kebersamaan, lebih mementingkan persatuan dan kesatuan. Sebab kita juga tidak bisa bekerja secara maksimal, bila suasananya kurang kondusif,” katanya.
Baginya, tidak ada konflik di internal Alkhairaat. Yang ada adalah perbedaan-perbedaan kecil yang sebenarnya mudah dipertemukan apabila semuanya komitmen dengan khittah Guru Tua.
“Jika berangkat dari titik itu, semua komitmen pada khittah perjuangan Habib Idrus bin Salim Aljufri dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka mari kita bicarakan di mana sisi-sisi perbedaan itu dan kita cari pertemuannya,” sebutnya.
Untuk itu, kata dia, inilah sebenarnya salah satu esensi dilaksanakannya muktamar, yakni mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada selama ini.
Ayah dari lima anak ini menambahkan, konsolidasi tersebut akan dilakukan, baik pada tataran personal dan organisasi, agar jajaran pengurus sampai di ranting bisa memahami keadaan yang sebenarnya sehingga tidak ada lagi kecemasan dan bisa bekerja dengan tenang.
Baginya, konsolidasi juga penting untuk menjelaskan apa saja hasil-hasil yang telah disepakati dalam muktamar. Apabila ada keputusan-keputusan yang baru, juga bisa segera diketahui.
“Jadi nantinya juga akan banyak mengunjungi daerah-daerah guna melihat kondisi langsung, termasuk keberadaan madrasah-madrasah dan pesantren,” sebut pria kelahiran Sigenti, Kabupaten Parigi Moutong, 6 Maret 1964 itu.
Keberadaan badan otonom (banom) di Alkhairaat juga tak luput dari perhatiannya. Salah satunya adalah Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) yang belum sempat melakukan musyawarah nasional (munas) pada Muktamar Alkhairaat beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pengurus besar sendiri akan melihat dari sisi regulasi, AD/ART yang mengatur banom Alkhairaat. Selain itu, sebelum mengambil keputusan, pihaknya akan dilihat di mana titik persoalan, ada di tataran personal atau organisasi.
“Kemungkinan yang akan dilakukan adalah membentuk semacam tim kajian untuk memetakan persoalan yang terjadi. Karena HPA adalah organisasi yang dibentuk oleh pengurus besar, maka Ketua Utama Alkhairaat memberi mandat kepada pengurus besar untuk melakukan koordinasi dengan HPA, misalnya mengajak dialog, sekaligus membentuk tim kajian itu,” katanya.
Habib Mochsen sekilas menyinggung beberapa hal yang perlu dilakukan beberapa waktu ke depan, utamanya mengenai hasil rekomendasi muktamar, sekaligus menyahuti keinginan besar Ketua Utama Alkhairaat, HS Alwi bin Saggaf Aljufri.
“Semua ini dipersiapkan secara matang, seluruh keputusan dan hasil muktamar konkretnya akan dijabarkan ke dalam rakernas, mana prioritas penting yang menjadi amanah untuk dijalankan,” tutur suami dari Syarifah Saihun Al-Djufri binti Sayyid Abdillah bin Muhammad Al-Djufri itu
Kata dia, ada visi dari Ketua Utama Alkhairaat yang perlu disosialisasikan ke semua tingkat pengurus, di antaranya Badan Usaha Milik Alkhairaat (BUMA), membangun jejaring, memaksimalkan transformasi informasi melalui sistem digitalisasi.
Semua itu, kata dia, tidaklah terlaksana dengan serta merta. Pihaknya perlu mempersiapkan sumber daya pengelolanya, kemudian menata infrastrukturnya.
“Ada pelatihan-pelatihan, teknisi-teknisi juga akan disiapkan di tiap-tiap daerah. Intinya, SDM adalah faktor utama yang harus disiapkan. Bagaimanapun canggihnya teknologi, kalau SDM nya tidak mumpuni, maka tidak akan berjalan efektif,” ujar Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM, Kemenag RI itu.
Lebih lanjut ia mengatakan, organisasi Alkhairaat tidak boleh ketinggalan dengan transformasi budaya maupun sistem informasi teknologi yang semakin maju, karena sudah menjadi bagian totalitas kehidupan.
Artinya, ujar dia, menuju satu abad keberadaanya, Alkhairaat sudah harus mempersiapkan diri menghadapi kemajuan zaman dan teknologi.
Selanjutnya, database Alkhairaat yang kuat mesti dipersiapkan untuk mempermudah menjalankan seluruh program dan melihat potensi-potensi untuk dikembangkan bagi pemberdayaan dan meningkatkan perekonomian umat.
“Inilah yang menjadi prioritas ketua utama, membangun database yang kuat untuk memudahkan dalam menjual berbagai program dan informasi apa saja. Termasuk aset-aset yang harus terdata dengan baik, termasuk potensi-potensi yang ada di pondok pesantren,” katanya.
Khusus pondok pesantren, potensinya juga ada di berbagai lini, mulai dari pesantren bahari, pesantren pertanian dan banyak lagi.
“Ini semua perlu dipetakan, maka inilah pentingnya sistem database,” imbuhnya. IKRAM/RIFAY
