PALU – Gubernur Sulteng, H. Longki Djanggola meminta Tim Penegendalian Inflasi Daerah (TPID) agar bekerja keras untuk menguatkan system perekonomian daerah. Itulah sebabnya, kata dia, pelaksanaan High Level Meeting TPID merupakan hal yang urgens untuk dilaksanakan karena merupakan sarana konsultatif dalam menjaga silaturahim antara TPID provinsi dan kabupaten/kota, khususnya yang terdampak bencana.
“Bencana yang terjadi di wilayah yang kita cintai ini memberikan dampak yang luar biasa dan sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan perekonomian khususnya di wilayah Pasigala,” ujar Longki saat membuka High Level Meeting TPID di salah satu hotel, di Kota Palu, Senin (26/11).
Selaku Ketua TPID, Gubernur mengharapkan kerja keras semua pihak sesuai tupoksi, agar segera mengambil langkah strategis dalam rangka mempercepat kebangkitan Sulteng ke arah yang maju, mandiri dan berdaya saing.
Orang nomor satu di Sulteng itu menyampaikan, bulan Oktober 2018 lalu, inflasi di Kota Palu merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 2,27 persen. Hal itu diakibatkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan kenaikan biaya transportasi yang cukup signifikan serta kenaikan harga barang-barang penting dan strategis lainnya.
“Terjadi kelangkaan yang disebabkan tingginya permintaan dan belum maksimalnya operasi pelabuhan akibat beberapa alat bongkar muat mengalami kerusakan. Dari waktu normal dua sampai tiga hari, menjadi enam, bahkan tujuh hari yang mengakibatkan terganggunya kelancaran distribusi baik pangan maupun nonpangan,” jelasnya.
Untuk itu, kepada PT Pelindo, Gubernur meminta agar segera memperbaiki peralatan alat bongkar muat, sehingga distribusi barang dapat lancar karena sangat mempengaruhi laju inflasi daerah.
Longki juga menyampaikan amanat Mendagri terkait hasil Rakorpusda TPID yang dilaksanakan tanggal 16 sampai 19 Oktober 2018 lalu. Amanat tersebut diharapkan untuk ditindaklanjuti, yakni melakukan kerja sama antar daerah atau berbagai pihak, mengalokasikan anggaran pada perangkat daerah yang membidangi pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung program kerja TPID.
“Serta berperan aktif terkait pengendalian inflasi di daerah yang difokuskan pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi sebagai bagian strategi ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga. Mendagri juga meminta agar upaya pengendalian inflasi di daerah dapat terintegrasi dan sejalan dengan implementasi roadmap pengendalian inflasi nasional,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Pemprov Sulteng, Richard A. Djanggola, menyampaikan, kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan program kerja TPID Tahun 2018, dengan maksud untuk meningkatkan koordinasi antar anggota TPID provinsi dengan kabupaten/kota
Kegiatan itu sendiri bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan inflasi sampai pada triwulan III Tahun 2018 dan menjaga stabilitas harga menjelang natal dan tahun baru, serta saling tukar informasi antar anggota TPID terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di OPD.
Acara High Level Meeting TPID tersebut dihadiri Wakajati Sulteng, Kepala Perwakilan BI Sulteng, Anggota TPID Sulteng sera para Bupati dan Walikota Palu. (YAMIN)
