AMPANA – Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) tercatat sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang masuk dalam daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Periode 2020-2024.
Dalam Perpres tersebut menempatkan Kabupaten Touna pada urutan ke 23 dari 62 daerah di seluruh Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Touna, Muh. Idrus, Senin (11/04), mengatakan, penetepan daerah tertinggal itu hal yang biasa, bukan aib sebegaiamana yang berkembang di media sosial saat ini.
Daerah tertinggal, kata dia sebenarnya berawal dari kebijakan pembangunan nasional yang hampir sebagian besar berada di Indonesia bagian barat. Sehingga kata dia, pada tahun 2015-2019 Pemerintah Pusat menetapkan ada 122 daerah tertinggal, dan 103 di antaranya berada di wilayah timur Indonesia.
“Jadi pentepan daerah tertinggal bertujuan menjaga agar jangan sampai ada ketimpangan pembangunan atau pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang sebelumnya dianggap tidak menguntungkan kawasan timur Indonesia, khususnya Selawesi Tengah dan kita Kabupaten Tojo Una-Una,” ungkapnya.
Akan tetapi, kata dia ini, penetapan tersebut justru menjadi kisi-kisi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Touna untuk terus berupaya meningkatkan target pembangunan di semua lini dan semua bias sama-sama berkerja untuk membangun Kabupaten Touna.
Lanjut dia, permasalahan yang dialami setiap daerah tertinggal tentu tidak sama. Yang perlu dipahami, kata dia, Kabupaten Touna sendiri adalah salah satu daerah yang memiliki wilayah yang unik dan spesifik, di mana ada enam kecamatan di wilayah kepulauan dan enam lainnya di wilayah daratan.
Menurutnya, kondisi gografis yang sulit itulah membuat perencanaan pembangunan harus dilakukan secara bertahap.
“Daerah kita masih memiliki banyak kebutuhan, apalagi fasilitas pendidikan dan kesehatan. Tapi apa dikata, keuangan daerah kita sangat terbatas,” tutunya.
Ia mencontohkan kondisi tenaga pendidik atau guru di daerah itu. Touna, kata dia, masih membutuh seribu lebih tenaga guru.
“Namun kemampuan APBD kita tak sampai, sehingganya kita melakukan hal tersebut secara bertahap. Ke depan kita akan berupaya merencanakan lebih baik lagi,” terangnya.
Sejauh ini, lanjut dia, Pemkab Touna tengah fokus membangun infrastruktur kesehatan, seperti Puskesmas di tiap kecamatan. Demikian juga fasilitas pendidikan sebagai upaya mengejar target-target pembangunan. (SAFA’AD)
