PALU – Tim kuasa hukum pasangan calon gubernur Sulteng, Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto, yang dipimpin oleh Mohamad Natsir Saids, S.H., mengungkapkan keprihatinannya terkait dugaan pelibatan pegawai negeri sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan pegawai honorer dalam kampanye pasangan calon gubernur Sulteng Nomor urut 1, Ahmad H. M. Ali.
Dugaan ini mencuat setelah acara deklarasi dukungan yang berlangsung di kediaman calon pada tanggal 29 Oktober 2024 dan diketahui publik pada 31 Oktober 2024.
Natsir menekankan pentingnya pengawasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi, terhadap perilaku oknum guru honorer yang berada di bawah naungan dinas tersebut.
Ia mengingatkan agar tidak ada mobilisasi guru untuk kepentingan politik tertentu, karena hal ini jelas melanggar norma dan nilai-nilai demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.
“Menurut aturan Bawaslu, sangat jelas bahwa oknum ASN atau tenaga honorer tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam kampanye mendukung salah satu pasangan calon. Jika hal ini dibiarkan, bisa menjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu,” ungkap Natsir, Jumat (1/11).
Ia juga menegaskan bahwa jika Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Kadibud) Kota Palu tidak mengambil tindakan, akan ada kecurigaan bahwa ia mungkin “bermain mata” dengan salah satu paslon.
Menanggapi tudingan tersebut, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisbud) Kota Palu, Hardi, yang dihubungi via telepon mengaku tidak tahu menahu masalah tersebut.
Dia berjanji akan menelusuri sekaligus mencari data oknum guru honorer yang datang dan ikut dalam kegiatan kampanye di rumah salah satu Paslon Gubernur.
“Siapa PNS atau guru honorer yang terlibat? Kalau memang ada, kami akan koordinasikan masalah ini secara internal di dinas,” katanya.
Reporter : Irma
Editor : Yamin
