PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu kembali melakukan rotasi pejabat eselon II, III dan IV, di Auditorium Balai Kota Palu, Rabu (14/03).

Terdapat perubahan formasi yang cukup signifikan dalam pelantikan tersebut. Dari sekian pejabat yang dilantik, tiga diantaranya adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diturunkan dari posisinya. Tiga nama dengan jabatan tinggi pratama (eselon Iib) tersebut, turun ke eselon III.

Mereka adalah Syamsul Saifuddin, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), turun menjadi sekretaris di OPD yang sama.

Kemudian Farid Rifai yang sebelumnya mejabat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, juga turun menjadi sekretaris di instansi tersebut.

Ketiga adalah Moh Arif Lamakarate yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), kini menjadi Camat Palu Timur.

Selain ketiganya, wali kota juga melantik pejabat eselon IIb, yakni Moh Rizal Abdul Rauf sebagai Kepala Administrator KEK Palu. Sebelumnya, Rizal menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Pemukiman yang kini mengalami kekosongan. Kemudian Setyo Susanto sebagai Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, sebelumnya Kadishub. Eka Komalasari sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sebelumnya Kadis Pendapatan.

Selanjutnya pejabat eselon II, yakni Denny Taufan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebelumnya Kepala Administrator KEK dan Musliman Dg Malappa sebagai Kadis Sosial, sebelumnya Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang saat ini diisi Sudaryano R Lamangkona.

Kemudian pejabat eselon IIIa, yaitu Muliaty sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Hendry Sakding Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Akbar Faqdirum sebagai Sekdis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Asrul sebagai Sekdis Kearsipan dan Perpustakaan, M Ramly sebagai Sekdis Satpol-PP, Kapau Bauwo sebagai Camat Palu Barat.

Sedangkan jabatan eselon IIIb  yaitu Moh Iqbal Arfan sebagai Sekretaris Kecamatan Palu Barat.

Selain itu, ada juga pejabat eselon Ivb, antara lain Mansyur sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kelurahan Pengawu, Lusih H Salam sebagai Kasi PMKS Kelurahan Tavanjuka, Asniar K Lawesando sebagai Sekretaris Kelurahan Tatura Utara, Risdianto sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Palu Utara, Suhardi, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Palu Selatan, Kisman sebagai Lurah Lasoani, Firman H Nipo Lurah Tatura Utara, Suasni Lurah Tavanjuka dan Irma sebagai Lurah Talise Valangguni.

Adapula jabatan pengawas eselon IVa, antara lain Rahmawati sebagai Kasubag Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Humas dan Protokol, Agung Ardiansyah sebagai Kasubag Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan, Sudin Kasubag Kepegawaian dan Umum BPBD, Machfira Kasubag Keuangan dan Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).  Nirwana, Kasi Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat Dinsos, Lucky Ferdinand Rasubala Kasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Dukcapil, Novayanti Kasi Data Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Nurhasan sebagai Kasi Pengendalian Bidang Pemonitoran Kerja Sama dan Pengendalian Administrator KEK.

Wali Kota Palu, Hidayat mengatakan, penurunan jabatan eselon II b merupakan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Sistem pengisian jabatan saat ini dilakukan berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dalam regulasi itu memerintahkan bahwa pengisian jabatan yang kosong harus melalui seleksi, akan tetapi sejauh ini pelaksanaan seleksi tidak melihat standar kompetensi. Olehnya Pemkot melalui Balitbangda akan mendorong program rasionalisasi birokrasi sehingga ada standar kompetensi suatu jabatan,” jelas Hidayat.

Menurutnya, naik turunnya eselon tergantung dari kinerja yang bersangkutan.

Hidayat menambahkan dalam kebijakan pemutasian dilakukan dengan mempertimbangkan situasi masyarakat dari sisi politis, dimana merasa perlu menempatkan pejabat secara berkeadilan, tidak memandang sara atau kesukuan.

“Tidak mungkin orang Kaili semua menduduki jabatan. Kita ini NKRI. Siapa saja bisa menduduki jabatan sehingga harus ada keseimbangan,” ucapnya.

Pelantikan kemarin dihadiri Ketua DPRPD Kota Palu, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim 1306 Donggala, Kapolres Palu, Danlanal Palu, Kepala Pengadilan Tinggi serta segenap pimpinan OPD. (HAMID)