PALU – Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Banggai Kepulauan menyesalkan pemanggilan atlet oleh ISSI Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh-Sumut 2024 tanpa permisi atau tidak sesuai dengan mekanisme kerja organisasi.
“Kami sangat menyesalkan pemanggilan atlet dari daerah oleh ISSI Provinsi Sulteng untuk mengikuti PON Aceh-Sumut 2024 itu, karena tidak sesuai dengan mekanisme kerja organisasi yang selama ini sudah berlaku,” kata Yulius Galli di Palu, Rabu (5/06).
Galli menyebut, pemanggilan atlet sepeda tersebut cacat administrasi karena tidak adanya pemberitahuan apapun yang dilakukan oleh ISSI Provinsi Sulteng terhadap ISSI Bangkep.
Padahal seyogyanya, sambung Galli, pemanggilan atlet harus sesuai prosedur, karena pembinaan atlet selama ini dominan dilakukan oleh ISSI daerah (Bangkep) bukan ISSI Sulteng.
“Sehingga tidak boleh begitu asal melangkah langsung kontak atletnya kemudian ambil alih, itu namanya cacat administrasi dan masalah ini sudah lama kami tunggu penyelesaiannya sejak tahun lalu, dan sampai hari ini tidak pernah ada selembar surat dari ISSI Sulteng yang menjelaskan soal pemanggilan atlet tersebut,” tegasnya.
Terbukti dari apa yang dilakukan ISSI Sulteng, sambung Galli, pada akhirnya atlet sepeda atas nama Rizky dipanggil kembali pulang oleh orang tua yang bersangkutan karena tidak adanya tanggung jawab penuh dari ISSI Sulteng.
“Dia (Rizky) dipanggil pulang oleh orang tuanya adalah bukti kelemahan ISSI Sulteng dalam hal tanggung jawab, bisa dibayangkan atlet pra PON tidur dilantai itu tanggung jawabnya dimana?,” ketusnya.
Ditempat yang sama, Pembina ISSI Bangkep Joko Prihantoro mengaku tidak hanya kecewa dengan sikap ISSI Sulteng yang tanpa permisi tersebut, melainkan juga heran dengan mekanisme penunjukkan atlet sepeda untuk mengikuti PON 2024.
“Atlet peraih emas sewaktu Porprov itu berasal dari Bangkep atas nama Abdul Ra’uf kategori MEN OPEN, seharusnya dia ikut untuk PON 2024 membawa nama Sulteng tetapi batal karena pengelompokan usia sudah lewat, akan tetapi seharusnya ada pemberitahuan kepada ISSI Kabupaten tentang hal tersebut dan itu tidak terjadi sama sekali hanya sebatas telfon,” terang Joko.
Padahal, lanjut Joko, pemberitahuan apapun mengenai atlet kepada lembaga yang sudah melakukan pembinaan itu sangat penting, karena menjadi bagian tanggung jawab lembaga itu sendiri kepada daerah sebagai pemilik anggaran pembinaan.
“Jadi ini yang tidak dipahami oleh ISSI Sulteng, maka ke depan kalau masih seperti itu juga sikap ISSI Sulteng tidak perlu ada Porprov lagi langsung saja tunjuk untuk mengikuti PON,” tandasnya.
YAMIN
