PALU – Ketua Koalisi Relawan Sangganipa Sapri Laupa mengatakan, pihaknya sebagai tim relawan dari Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto sebagai peserta Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, dari pasangan calon (Paslon ) nomor 3, optimis pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, unggul karena suara Sangganipa belum 100 persen masuk. Sampai saat ini masih terus dilakukan perhitungan.

Sangganipa menurut Sapri, menyatakan, bahwa tahapan pemilihan/pencoblosan di TPS-TPS yang tersebar di Sulteng.

“Dan dapat kami sikapi bahwa pengurangan jumlah TPS saat Pileg atau Pilpres lalu dan Pilkada berdampak pada kurangnya partisipasi Pemilih datang ke TPS. Banyak pemilih Sangganipa dirugikan termasuk tidak tersedianya TPS keliling di rumah-rumah sakit dan fasilitas umum lainnya,” kata Sapri Laupa di sekretariat Relawan Sangganipa, Jln Setia Budi, Kamis (28/11).

Menurutnya, hal ini sangat merugikan bagi pemilih Sangganipa. Banyak pemilih yang tidak memperoleh surat pemberitahuan memilih ke TPS atau Surat C Pemberitahuan memilih ke TPS, akibatnya banyak yang tidak datang ke TPS. Ada yang datang membawa KTP dilayani dan adapula yang tidak dilayani oleh KPPS.

“Kami Optimis Sangganipa Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto masih unggul. Koalisi partai dan relawan Sangganipa dengan sengaja tidak menggunakan opini quick count (hitungan cepat, red) tapi memilih mencerdaskan pemilih dengan informasi real count (perhitungan nyata). Bila ada selebrasi atau quick count, itu hal biasa dan kami seluruh pendukung pejuang petarung dan pemilih tidak terpengaruh hal tersebut,” ujar Sapri.

Menurutnya lagi, sesuai dengan konstitusi, tahapan perhitungan suara dilakukan penyelenggara pemilu yang sah dan dipercaya. Olehnya koalisi partai dan relawan Sangganipa menyiapkan real count internal dari saksi TPS yang ditugaskan baik saksi TPS, maupun saksi partai dan saksi pemantau relawan.

“Mengingat hal ini kami dengan tegas meminta agar KPU, Bawaslu dan perangkatnya untuk dapat profesional, mandiri dan tidak berpihak kepada pasangan paslon lainnya. Karena jika itu terjadi akan merusak nilai dan kehormatan hak pilih masyarakat Sulteng dan harganya sangat mahal,” imbuhnya.

Reporter: IRMA/Editor: NANANG