PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menerima audiensi dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sulawesi Tengah di ruang kerja Gubernur, Kamis (17/04).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Hiswana Migas Sulteng, Muhammad Abdulkadir Badjamal, mengungkapkan adanya ketimpangan alokasi LPG bersubsidi dan solar yang diterima Sulteng.

Menurutnya, minimnya kuota menyebabkan terjadinya “rembesan” atau ketergantungan pasokan dari daerah lain.

Di Morowali, misalnya, kebutuhan LPG terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah pendatang yang jauh melampaui jumlah penduduk lokal, namun hingga kini belum ada kesesuaian data yang menjadi dasar penyaluran kuota.

“Morowali bahkan mencatat over-kuota hingga lebih dari 50 persen dari jatah wilayah lain. Kota Palu juga mengalami penurunan kuota terus-menerus, padahal kelangkaan yang terjadi bukan karena distribusi semata, tapi persoalan alokasi yang tidak sesuai realita di lapangan,” ujar Abdulkadir.

Ia juga menyoroti masalah penyaluran BBM jenis solar di Kota Palu yang semakin diperketat.

Padahal, kata dia, Kota Palu dikenal sebagai kota industri sehingga membutuhkan suplai solar yang stabil.

Ia menduga, maraknya mafia BBM yang menjual solar ke industri menjadi alasan ketatnya pengawasan di daerah ini, bahkan di beberapa kabupaten lain.

Pihaknya meminta dukungan pemerintah untuk mengajukan tambahan kuota BBM, terutama solar, sesuai dengan realisasi kebutuhan tahun sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa pihaknya telah lebih dulu melakukan langkah strategis dengan menemui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.

Kata dia, salah satu hasil pertemuan tersebut adalah janji dari BPH Migas untuk membangun Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Poso.

“Mereka sudah berkomitmen untuk bangun SPPBE di Poso. Ini langkah awal untuk memperkuat infrastruktur distribusi energi kita,” ujar Gubernur.

Anwar Hafid juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang intens antara Hiswana Migas dan Pemerintah Daerah.

Ia menilai, selama ini lobi dan advokasi dari daerah masih kurang maksimal, terutama ke Kementerian ESDM dan BPH Migas.

Padahal, kata dia, dengan pendekatan yang tepat, peluang untuk mendapatkan tambahan kuota dan peningkatan fasilitas sangat terbuka.

“Kita harus membangun komunikasi yang terbuka dan saling dukung. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, begitu pun sektor swasta. Ini saatnya duduk bersama memperjuangkan kebutuhan energi rakyat Sulawesi Tengah,” tegas Gubernur. *