PALU – Prosentase penduduk miskin Sulawesi Tengah pada semester II tahun 2021 sebesar 12,18 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan semester I tahun 2022 yaitu sebesar 12,33 persen. Menilai itu, Pakar Perekonomian Universitas Tadulako Palu Prof Patta Toppe mengatakan, salah satu cara untuk menekan meningkatnya garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok.
“Memang Sulteng berada pada peringkat prosentase kemiskinan tertinggi ke-sembilan pada semester satu tahun 2022. Tapi peringkat ini sama dengan pada periode semester dua tahun 2021. Apa yang perlu saya ungkapkan di sini, bahwa dalam beberapa dekade, garis kemiskinan Sulawesi Tengah menurut saya sangat tinggi,” ujar Pakar perekonomian Universitas Tadulako Palu Prof Patta Toppe kepada media alkhairaat online Selasa (18/7).
Sementara garis kemiskinan adalah jumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk konsumsi makanan dan non makanan. Garis kemiskinan di Sulawesi Tengah pada semester I thn 2022 sebesar Rp. 525.665, artinya di Sulawesi Tengah orang harus berbelanja minimal sejumlah Rp.525.665 sebulan baru dikategorikan tidak miskin. Sementara garis kemiskinan rata-rata di Indonesia pada periode yang sama hanya sebesar Rp.484.209.
Garis kemiskinan di Sulawesi Selatan sebulan pada periode yang sama hanya sebesar Rp383.414, garis kemiskinan di Sulawesi Utara sebulan hanya sebesar Rp. 419.589.00, garis kemiskinan di Sulawesi Barat sebulan hanya sebesar Rp.405.377, garis kemiskinan di Sulawesi Tenggara sebulan hanya sebesar Rp.394.734 dan garis kemiskinan di Gorotanlo sebulan hanya sebesar Rp.410.188.
“Karenanya menurut hemat saya yang perlu menjadi catatan kita adalah harga kebutuhan pokok di Sulawesi Tengah yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya di Pulau Sulawesi dan di Indonesia pada umumnya. Program Pemerintah daerah kedepannya disamping agenda pertumbuhan dan pemerataan adalah pengendalian harga terutama harga kebutuhan pokok sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat miskin. Dengan cara seperti ini, saya yakin bahwa prosentase penduduk miskin akan dapat ditekan,” ujar Patta Toppe.
Dia menambahkan, garis kemiskinan dihitung dari makanan dan non makanan. Jadi bukan hanya beras yang menjadi penentu.
“Selain itu proses distribusi terutama kebutuhan pokok yang perlu jadi perhatian, jangan sampai mata rantai perdagangan kebutuhan pokok kita terlalu panjang hingga sampe ke konsumen sehingga harganya menjadi mahal,”sarannya.
Reporter Irma
